KedaiPena.Com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan didesak segera mengaudit PT Food Station Tjipinang Jaya, perusahaan milik ibu kota yang mengelola Pasar Induk Beras CIpinang, Jakarta.
Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN), Ahmad Sulhy, menyatakan audit terhadap PT Food Station harus secara menyeluruh. Yakni, meliputi keuangan, manajemen, maupun pengelolaan peruntukan dana penambahan modal daerah (PMD).
Audit pun harus dilakukan independen dan tak terkait kepentingan internal perusahaan. Dengan begitu, hasilnya lebih transparan dan akuntabel untuk menerapkan good corporate governance (GCG).
Dalam rilis kepada Kedaipena.com, Sabtu (11/11), Sulhy mendorong demikian, karena pada 2015, PT Food Station disuntik dana PMD Rp47,5 miliar untuk bangun gudang baru, beli mesin rice to rice, dan belanja beras.
“Melalui audit, kita bisa melihat, apakah peruntukannya sudah sesuai dengan pengajuan dari PMD tersebut. Contoh kecil penyimpangan yang saya dengar, adalah dana untuk bangun gudang baru. Patut diduga diubah peruntukannya buat perawatan gudang dan perbaikan jalan,” ujarnya.
Perubahan peruntukan tersebut, sambungnya, tanpa merevisi Perda melalui prosedur di DPRD dan Pemprov DKI. “Pembelian mesin juga perlu diaudit, termasuk modal beli beras Rp12 miliar, bagaimana statusnya,” tanya dia.
Sulhy menambahkan, PMD 2016 sebesar Rp300 miliar juga perlu diaudit penggunaannya. PMD ini sebagian besar dananya dialokasikan belanja beras sebagai stok dan sisanya guna pengurusan sertifikat tanah.
“Perlu diaudit penggunaan dana PMD, apakah sudah sesuai dengan peruntukan, apakah stok di gudang sebanding dengan dana yang dipakai,” jelasnya.
Sulhy turut menyoroti dana PMD yang belum dipergunakan oleh perusahaan dan diduga depositokan ke bank. “Bagaimana status bunga yang diperoleh dari bank tersebut dan ke mana larinya dana dari bunga deposito PMD tersebut?” tanyanya lagi.
Dia menambahkan, audit secara independen penting segera dilakukan, mengingat Gubernur Anies mengejar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini belum pernah diraih Pemprov, termasuk menyelamatkan uang rakyat.
