KedaiPena.com – Dengan alasan meningkatkan arus wisatawan, pemerintah membebaskan visa bagi banyak negara. Sayangnya, ‎tidak ada klasifikasi khusus dalam pemberian visa tersebut. Negara-negara yang tergolong miskin dan cenderung ditinggalkan warganya karena alasan politik dan ekonomi juga diberi kebebasan visa masuk Indonesia.
“Negara-negara Afrika dan Asia Selatan, Tiongkok, Myanmar, dan lain-lain juga diberi bebas visa, tanpa perhitungkan dampak sosial dan politiknya bagi negara kita. Dampaknya, kini imigran gelap yang datang menggunakan fasilitas bebas visa mulai memusingkan kita,” ujar pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (15/7).
Kandidat calon Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut bahwa persetujuan terhadap masuknya pekerja Tiongkok sebagai syarat investasi dan pinjama pemerintah ke Tiongkok juga turut menimbulkan masalah bagi Indonesia.‎ Syarat seperti itu harusnya ditolak karena Indonesia akan dibanjiri pekerja Tiongkok yang merampas kesempatan kerja rakyat sendiri
“Pekerja Tiongkok yang konon akan datang sampai 10 juta itu jelas tidak mudah untuk dikontrol. Sebagian besar mereka pasti takkan kembali ke Tiongkok,” sambungnya.‎
Yusril mengingatkan, kedatangan pekerja asing yang begitu besar dapat menimbulkan persoalan sosial, politik, ekonomi, dan keamanan dalam negeri. Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan membolehkan datangnya pekerja asal Tiongkok ini demi kedaulatan bangsa dan negara kita
“Kepentingan nasional dan kepentingan rakyat kita sendiri adalah di atas segala kepentingan yang lain,” tandasnya.
(prw/veb)
