KedaiPena.Com- Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menepis kekhawatiran banyak pihak soal Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang akan menjadi bancakan segelintir kelompok usai disalurkan.
Herman Khaeron memastikan PMN yang disalurkan kepada perusahaan pelat merah disisa-sisa pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin melalui audit dan diberikan secara prudent.
“Semua ada auditnya, dan persetujuan PMN juga dilakukan secara prudent, dan bahkan dibahas bukan hanya di komisi
VI, tetapi juga di Komisi XI dan Banggar,” kata dia, Kamis,(11/7/2024).
Herman menuturkan, PMN merupakan
instrumen penting dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas keuangan BUMN. Oleh karenanya, kata dia, PMN akan selalu diperlukan BUMN yang secara bisnis sedang melakukan pengembangan.
“Demikian pula dengan BUMN yang secara performance keuangan memerlukan suntikan juga perlu mendapatkan PMN,” papar Herman Khaeron.
Herman Khaeron menambahkan, PMN juga diperlukan untuk para BUMN yang mendapatkan penugasan negara seperti Hutama Karya. Perusahaan pelat merah bidang kontruksi ini mendapatkan penugasan pembangunan jalan tol di Sumatera.
“PMN juga menjadi instrumen penyelamatan BUMN agar bisa kembali untung dan tumbuh seperti jiwasraya yang saat ini menjadi IFG life, garuda, dan PTKA,” pungkas dia.
Sekedar informasi, dipenghujung masa kekuasaan Jokowi-Ma’ruf publik disuguhkan pemandangan di mana sejumlah BUMN berbondong-bondong mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2024 dan 2025 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI). Alasannya, PMN diperlukan untuk menjalankan penugasan dari pemerintah.
Adapun PMN yang diusulkan Kementerian BUMN untuk beberapa BUMN tersebut nominalnya mencapai Rp44,24 triliun.
Dari usulan nominal tersebut beberapa BUMN yang diusulkan untuk mendapatkan PMN rinciannya adalah PT KAI sebesar Rp1,8 triliun, PT Pelni (Persero) sebesar Rp2,5 triliun, PT INKA sebesar Rp976 milyar, Perum DAMRI sebesar Rp1 triliun.
Tak hanya PMN untuk Tahun Anggaran 2025, KemenBUMN juga tengah bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan PMN melalui cadangan investasi APBN 2024 senilai total Rp13,6 triliun.
Nantinya dana cadangan ini diusulkan agar beberapa BUMN mendapatkan PMN. Seperti, PT KAI sebesar Rp2 triliun, PT INKA sebesar Rp1 triliun, PT Pelni sebesar Rp3 triliun.
Khusus untuk tahun 2025, KemenBUMN mengungkapkan bahwa dana PMN yang diusulkan sebesar Rp44,24 triliun yang diperuntukkan bagi 16 perusahaan BUMN. Dua dia antaranya yaitu PT Hutama Karya diusulkan dapat PMN sebesar Rp13,86 triliun dan PT Asabri sebesar Rp3,61 triliun.
Laporan: Tim Kedai Pena
