KedaiPena.Com – Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin berharap, agar keputusan Pemerintah tentang pembatalan haji sekiranya dapat ditinjau kembali jika nantinya ada keputusan Kerajaan Saudi Arabia.
“Sesuai surat yang beredar baik dari Dubes Saudi di Jakarta maupun dari Dubes RI di Riyadh, ternyata Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia belum mengumumkan undangan haji kepada negara-negara anggota OKI,” kata Din dalam keterangan, Jumat, (11/6/2021).
Din menyarankan, sebaiknya pada tingkat ini Pemerintah dapat mengintensifkan komunikasi dan diplomasi. Bila perlu Presiden Jokowi menghubungi atau Wapres Ma’ruf Amin mengajak sejumlah tokoh Islam untuk bertemu Raja Salman.
“Diyakini bahwa Kerajaan Saudi Arabia akan memperhatikan Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia,” papar Din.
Namun demikian, lanjut Din, yang menjadi pertanyaan apakah Pemerintah Indonesia siap menyelenggarakan haji tahun ini jika pada akhirnya diberikan kuota.
“Termasuk, apakah Pemerintah Indonesia mau menyesuaikan vaksinasi yang disetujui pihak Saudi Arabia atas Rekomendasi WHO (yang belum memasukkan Sinovac),” tutur Din.
Dengan demikian, Din memandang, pembatalan haji Indonesia bukan keputusan Arab Saudi tetapi Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama Gus Yaqut
“Justru masyarakat termasuk DPR perlu meminta penjelasan/transparansi Pemerintah Indonesia mengapa membatalkan pemberangkatan haji tahun ini, benarkah karena alasan Covid-19?,” ungkap Din.
Din menekankan, pembatalan pemberangkatan haji dapat dinilai Pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 29 bahwa Pemerintah harus melayani rakyat dalam menjalankan ibadat.
“Sehubungan dengan itu, jadi tidak etis dan salah alamat kalau ada pihak, khususnya dari umat Islam, mendemo Kedubes Saudi di Jakarta,” tandas Din.
Laporan: Muhammad Lutfi
