KedaiPena.Com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR ) bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkersa) menggelar rapat koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaaan (TK) di Menara Jamsostek, Jakarta, Senin, (3/9/2018).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Bidang Kokersa Fahri Hamzah berserta pimpinan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan dan Anggota Komisi IX seperti Saleh Partoanan Daulay dari Fraksi PAN beserta anggota komisi IX lainya.
Sementara itu, dari pihak BPJS Ketenagakerjan hadir Direktur Utama Agus Susanto bersama jajaran direksi berserta jajaran Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Guntur Witjaksono.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Macan Yusuf mempertanyakan sejumlah hal salah satunya ialah besaran anggaran investasi miliki BPJS TK.
Dede begitu ia disapa mempertanyakan penggunaan besaran anggaran invetasi yang hampir menyamai kekayaan pemilik Ali Baba, Jack Ma untuk penggunaan infrasktruktur pemerintah.
Dede mengaku khawatir dengan penggunaan anggaran invetasi BPJS TK untuk infrasktruktur lebih dari yang dianggarkan.
Diketahui, dana yang dikelola oleh BPJS TK saat ini mengelola dana milik para pekerja senilai Rp333triliun.
Dana tersebut memang hampir menyamai harta kekayaan Jack Ma senilai US$ 38,2 miliar atau setara dengan Rp565,36 triliun. Nilai kekayaan itu merupakan catatan per 31 Agustus 2018.
“Dana investasi. Itu sudah hampir sama dengan kekayaan Jack Ma. Tapi jika mengacu Undang-undang penggunanan dana investasi itu harus bisa memberikan manfaat bagi pemegang dana?,†tanya Dede dalam rapat koordinasi tersebut.
Dede mempertanyakan hal tersebut lantaran banyak informasi yang beredar diluar bahwa penggunaan dana investasi BPJS untuk pembangunan infrasktruktur.
“Ini ‘miss’ informasi keluar untuk infraskturktur tentunya ini bukan yang negara tapi ini uang pekerja harus transparan. Para pekerja harus tau dan bentuknya seperti apa dan invetasi tersebut,†ungkap Dede.
Dede pun meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat melakukan kontrol atas dana investasi tersebut.
“Meski beluma ada laporan dari pekerja. Tapi pointnya kita minta keterbukaan karena angka yang di invetasi tidak kecil ratusan triliun. Saya rasa BPK dan BPKP perku melakukan kontrolin dana tersebut,†ungkap Dede.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Saleh Daulay mengatakan keterbukaan penggunaan dana investasi BPJS TK diperlukan agar tidak ada persepsi yang salah dan justru dijadikan bahan untuk kepentingan politik.
“Bagi mereka yang nggak mengerti atau beda afiliasi politik dalam pengelolaan dana BUMN nanti malah marah-marah. Untuk kemenangan pemilu misalnya itu kan salah. Tapi kami enggak punya data-data. Bagaiimana mau jelaskan?” ucap dia.
Bukan hanya itu, Saleh juga meminta agar Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan mengungkap untung dan rugi terkait pengelolaan dana investasi tersebut.
“Apakah semuanya untung? Kemudian yang untung di mana saja, kalau rugi juga berapa agar kita bisa mengantisipasi jangan rugi lagi,” pungkas dia.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Investasi Amran Nasution Investasi BPJS Ketenagakerjaan mengatakan ada enam instrumen penggunaan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan.
“Ada 6 instrumen yakni deposito saham, oblogasi, teksa dana, investasi langsung dan properti. Dari ke 6itu manfaatnya kita blandid dan dari hasilnya kita jadikan satu dan kita bagikan ke peserta 100 peserta dengan syarat yaitu harus minimal setara bank rate deposito jangka waktu 22 bulan. 7,83 persen net selama satu tahun,†ungkap dia.
Sementara untuk infrasktruktur sendiri lanjut dia, penggunanan dana investasi juga telah sesuai dengan PP nomor 55 tahun 2015 soal pengelolaan aset jaminan sosial.
“Dana tersebut masuk ke dalam infrastruktur. Itu ada di PP 55. Saat ini kita mendukung infrastruktur Rp71 triliun. Tapi dana tersebut masuknya tidak pada investasi langsung. Kita membeli obligasi negara yang dijamin pembayaran ritmenya setiap 3 bulan,†beber dia.
Laporan: Muhammad Hafidh
