KedaiPena.Com – Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau biasa disapa Pepen terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Rabu, (5/1/2022). Pepen ditangkap terkait kasus suap pengadaan barang dan lelang jabatan di Pemkot Bekasi.
Pepen sendiri menambah panjang daftar Kepala Daerah terjaring Lembaga Anti-Rasuah pimpinan Firli Bahuri tersebut. Sebelum Pepen, terdapat sejumlah daerah yang ditangkap KPK setelah ketahuan menyalahgunakan jabatanya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyerukan, adanya perbaikan secara sistemik terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada). Arsul begitu ia mengusulkan opsi Pilkada asmetris
“Ide atau gagasan Pilkada asimetris itu perlu dikaji lebih dalam untuk kita terapkan,” ungkap Arsul kepada awak media, Kamis, (6/1/2022).
Arsul menerangkan, dengan Pilkada asismetris, maka semua daerah tidak diharus untuk menggelar pemilihan secara langsung.
“Tidak semua daerah bisa pilkada langsung,” jelas Politikus PPP ini.
Dengan demikian, Arsul menegaskan, hanya daerah- daerah mempunyai parameter tertentu saja yang bisa menyelenggarakan Pilkada secara langsung.
“Parameter bermacam- macam termasuk penilaian tingkat korupsinya. Atau misalnya ada korupsi di daerah tersebut masih tinggi tingkatannya, maka tidak bisa Pilkada langsung,” jelas Arsul.
Arsul mengakui, jika banyak pejabat pemerintahan dan Anggota Legislatif baik di pusat maupun di daerah yang terjaring KPK lantaran mahalnya biaya politik.
“Biaya politik yang mahal itu hanya salah satunya. Tapi bukan satu-satunya,” pungkas Arsul.
Laporan: Muhammad Hafidh
