KedaiPena.com – Ramainya fakta kerusakan lingkungan terus menjadi perhatian publik. Apalagi, terlihat pemerintah seperti tak mempedulikan. Kasus terakhir, yang menjadi sorotan adalah berita terancamnya kelestarian lingkungan hidup warga Desa Wadas, Jawa Tengah versus pemerintah yang represif.
Direktur Kampanye WALHI Hadi Pramono menyatakan berdasarkan pengalaman organisasinya dalam berbagai kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah, WALHI berkesimpulan bahwa pemerintah tidak serius.
“(pemerintah) Tidak serius dalam melindungi masyarakat dalam menghadapi bencana ekologis yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, yang diakibatkan pemberian izin terhadap hutan dan lahan di Indonesia oleh pemerintah sendiri,” kata Hadi dalam diskusi Kerusakan Lingkungan Hidup, Kerugian Negara, dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Rabu (09/02/2022).
Buktinya, misalkan dalam penanganan kebakaran hutan di Sumatera Selatan yang berdampak hingga ke propinsi tetangga seperti Lampung, Jambi dan Bengkulu.
“Sayangnya pemerintah terkesan tidak serius dalam melakukan kasasi. Padahal masyarakat Sumatera Selatan sudah memberikan dukungan dan WALHI juga sudah menyiapkan banyak barang bukti. Akibatnya Negara harus menerima putusan pengadilan yang tidak adil karena teramat kecilnya denda. Denda yang diputuskan pengadilan hanya kurang dari 1 persen dari tuntutan,” paparnya.
Selain itu menurut Hadi, ketidak seriusan pemerintah terjadi juga dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Waktu itu masyarakat menggugat pemerintahan Jokowi dan kemudian dimenangkan pengadilan.
“Hanya sayang sekali sampai detik ini Pemerintah belum ada respon untuk menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut,” keluh Hadi.
Laporan: Muhammad Lutfi
