KedaiPena.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, menyambut baik penerapan biodiesel B40 mulai Januari 2025. Tapi ia menyoroti kesiapan infrastruktur dan potensi dampak sosial.
“Langkah ini positif untuk emisi, tetapi pemerintah harus memastikan kesiapan distribusi dan teknologi kendaraan,” kata Jalal, dikutip Senin (13/1/2025).
Ia memaparkan mayoritas kendaraan di Indonesia belum dirancang untuk bahan bakar dengan kandungan nabati tinggi seperti B40. Sehingga, sudah seharusnya Kementerian ESDM memprioritaskan uji coba menyeluruh.
“Kendaraan yang tidak kompatibel dapat mengalami kerusakan mesin, ini harus dicegah sejak dini,” ucapnya.
Jalal pun mengingatkan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk meminimalisir risiko ekspansi kebun sawit yang dapat merusak hutan.
“Pada tahun 2021, Greenpeace melaporkan 3 juta hektare hutan telah hilang akibat sawit. Kebijakan ini berpotensi memperburuk situasi jika tidak diawasi secara ketat,” kata ucapnya lagi.
Ia menekankan pentingnya sertifikasi berkelanjutan bagi produsen sawit. Dalam aspek ekonomi, Jalal meminta pemerintah menjamin harga sawit yang adil bagi petani kecil.
“Banyak petani belum menikmati harga yang layak. Pemerintah harus menciptakan mekanisme distribusi yang memastikan keuntungan juga dirasakan oleh petani kecil,” kata Jalal lebih lanjut.
Sebagai solusi, Jalal mengusulkan pengembangan infrastruktur distribusi berbasis digital. Yaitu dengan teknologi IoT (Internet of Things), dimana distribusi biodiesel dapat dipantau secara real-time, mencegah penyelewengan dan mempercepat penyaluran ke daerah-daerah terpencil.
Sebelumnya diberitakan, kebijakan B40 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 341 Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan kuota biodiesel menjadi 15,6 juta kilo liter pada 2025.
Kebijakan ini bertujuan menekan emisi karbon sekaligus mengurangi impor solar, namun pelaksanaannya membutuhkan pengawasan yang ketat.
Laporan: Ranny Supusepa
