KedaiPena.com – Permasalahan Labour Cost atau Upah Pekerja dinyatakan harusnya tidak berulang setiap tahu. Permasalahan ini bisa diselesaikan dengan keterlibatan aktif pemerintah mencari solusi, bukan mengangkat hal tersebut menjadikannya permasalahan antara pekerja dan pemilik usaha.
Wakil Ketua DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan, Indra, SH, MH, menyampaikan bahwa labour cost saat bukan lah menjadi bagian krusial dalam penentuan investasi para investor.
“Itu kan sebenarnya hanya momok yang sengaja ditiupkan dari dulu. Sebagai pembanding, kalau kita lihat peningkatan upah selama tahun 2011, 2012 dan 2013 itu hampir 30 persen tapi buktinya investasi jalan terus,” kata Indra, Kamis (10/11/2022).
Riset dari berbagai pihak, salah satunya World Bank, menyatakan penghambat investasi bukanlah labour cost atau upah buruh.
“Dinyatakan yang menjadi masalah itu adalah terkait infrastruktur, kepastian hukum, perizinan, pungli. Jadi itu yang menjadi masalah. Bukan labour cost. Klien saya itu hanya menyatakan kepastian hukum,” ujarnya.
Ia juga menyatakan para investor juga menyatakan mereka tidak menjadikan labour cost maupun dana pensiun sebagai masalah selama cash flow usaha terjaga.
“Yang jadi momok tertinggi itu kan pungli dan kepastian hukum. Memang pada bidang padat karya kenaikan upah itu akan mempengaruhi cash flow mereka tapi jika ada solusinya dengan berkurangnya biaya tidak jelas, semuanya bisa teratasi. Lagipula, jika upah baik, produktifitas pekerja juga akan meningkat. Ujungnya, usaha tersebut akan menjadi kemashlahatan bersama, baik perusahaan maupun buruh,” ujarnya lagi.
Indra menyatakan seharusnya pemerintah menjadi mediator, bukannya malah menjadikan masalah upah minimum ini menjadi ajang beradu antara pekerja dan pemilik usaha.
“Kalau masalah pungli, diselesaikan. Kalau masalahnya infrastruktur, diselesaikan juga. Bukan dihantam upah-nya. Kalau cuma ngebenturin, tidak perlu cerdas-cerdas amat untuk jadi pemerintah. Harusnya cari solusinya,” kata Indra lebih lanjut.
Misalnya, adanya insentif khusus untuk beberapa sektor yang saat ini mengalami penurunan. Atau mempermudah relokasi usaha ke daerah yang dianggap lebih murah nilai upahnya.
“Pemerintah cari solusinya bagaimana. Jangan buruh yang cari solusi. Kalau buruh yang disuruh mikir, pemerintah mundur saja,” ujarnya.
Dan ia juga mengemukakan para investor juga sebenarnya berat jika harus memindahkan usahanya ke Thailand atau Vietnam.
“Pemerintah permudah perizinan untuk relokasi usaha. Sehingga investor akan lebih mudah untuk mengambil alternatif lokasi usaha,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
