KedaiPena.com – Pemotongan anggaran sektor transportasi sebesar Rp17,9 triliun, yang diduga sebagai dampak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih membutuhkan dana besar, disinyalir akan mengorbankan sektor lainnya.
Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menyatakan seharusnya program yang dicanangkan oleh pemerintah, seperti program MBG jangan sampai mengganggu layanan publik dasar seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Presiden menginstruksikan efisiensi anggaran hingga Rp306 triliun, dengan Rp256 triliun berasal dari kementerian/lembaga dan Rp50 triliun dari transfer ke daerah. Kementerian Perhubungan menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan anggarannya dipangkas dari Rp31,5 triliun menjadi Rp5,7 triliun. Akibatnya, pegawai honorer dirumahkan sementara, dan seluruh subsidi transportasi dihapus,” kata Djoko, ditulis Senin (3/2/2025).
Ia pun menyebutkan, sektor lainnya yang terdampak adalah layanan transportasi umum. Hal ini terpantau, saat tercuatnya rencana penghentian operasional subsidi per 1 Februari 2025, meski akhirnya dibatalkan.
“Namun, pemangkasan tetap berimbas besar pada berbagai sektor transportasi, termasuk subsidi angkutan darat, laut, udara, dan kereta api. Tak jauh berbeda, anggaran infrastruktur juga terpangkas drastis,” ujarnya.
Padahal subsidi transportasi itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi biaya hidup masyarakat, menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang, mengurangi disparitas harga bahan pokok dan komoditas barang tertentu, dan menurunkan polusi udara. Juga membuka daerah terisolasi (tertinggal, terdepan dan terluar) dan perbatasan.
Ia memaparkan, anggaran Rp17,5 triliun yang dipangkas, termasuk subsidi transportasi yang meliputi Perhubungan darat (angkutan jalan, angkutan antar moda, angkutan barang, perintis penyeberangan, Roro Long Distance Ferry, angkutan perkotaan dan angkutan perkotaan mendukung IKN); Perhubungan Udara (angkutan perintis kargo, angkutan perintis penumpang, angkutan subsidi kargo, dan subsidi BBM penumpang, subsidi BBM kargo); dan Perkeretaapian dengan subsidi KA Perintis di 6 lintas KA: dan Perhubungan Laut (penyelenggaraan angkutan Tol Laut, angkutan perintis laut, dan kapal ternak).
Di sisi lain, lanjutnya, anggaran Kementerian PU semula Rp110,9 triliun dipangkas Rp81,3 triliun, menyisakan Rp29,6 triliun. Dapat dikatakan sangat minim anggaran membangun infrastruktur dasar dan anggaran bencana yang merusak infrastruktur dasar.
Program Inpres Jalan Daerah (IJD) memiliki banyak manfaat, di antaranya meningkatkan konektivitas antarwilayah, memeratakan pembangunan infrastruktur, mempercepat pembangunan jalan daerah, meningkatkan kualitas infrastruktur, mendorong perekonomian nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap.
“Menuju Indonesia Emas 2045, semestinya infrastruktur dan transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur dan transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan masyarakat,” pungkas Djoko.
Laporan: Ranny Supusepa
