KedaiPena.Com- Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menekankan pentingnya terus menjaga stabilitas keamanan jelang momen krusial pelantikan di level legislatif (MPR/DPR/DPD RI) maupun suksesi kepala negara dan kepala pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto pada bulan Oktober 2024.
Jazilul menegaskan, perlunya penerapan mekanisme keamanan komprehensif sebagai kunci utama untuk mewujudkan stabilitas politik jelang momen krusial tersebut. Jazilul juga mengatakan, mekanisme keamanan komprehensif perlu dikedepankan untuk mewujudkan stabilitas politik jelang momen suksesi kepemimpinan nasional.
“Konsepsi keamanan komprehensif ini sangat perlu untuk dikedepankan dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dan keamanan nasional, serta pilar utama yang mendukung kelancaran pembangunan nasional,” ujar dia, dikutip, Rabu,(25/9/2024).
Jazilul, menjelaskan konsepsi keamanan komprehensif (comprehensive security) memadukan dua hal, yakni keamanan tradisional dan non-tradisional.
“Para pemangku kepentingan dalam konsepsi keamanan komprehensif melibatkan banyak pihak, yakni instansi-instansi pemerintah terkait, pihak swasta, akademisi, dunia usaha, dan juga masyarakat selaku penerima manfaat (beneficiary),” terang Jazilul Fawaid yang juga anggota Komisi III DPR RI.
Jazilul melanjutkan konsepsi keamanan komprehensif sejatinya bukanlah terminologi baru. Apabila merujuk pada UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Hanneg), maka doktrin pertahanan nasional Indonesia adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).
Doktrin ini meletakkan tanggung jawab pertahanan dan keamanan nasional kepada seluruh rakyat atau komponen bangsa, tanpa kecuali.
“Hal ini segaris pemaknaannya dengan konsepsi keamanan komprehensif yang meletakkan tanggung jawab keamanan tidak hanya pada TNI dan Polri saja, tapi juga melibatkan partisipasi seluruh instansi pemerintah dan pemangku kepentingan,” kata Wakil Ketua Umum PKB ini.
Menurut Jazilul, TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara juga sejatinya telah menerapkan model keamanan komprehensif dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya melalui pemilahan antara tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Jazilul memberi contoh penerapan model keamanan komprehensif adalah dalam penanganan KKB di Papua yang kerap melakukan kekerasan bersenjata, tidak hanya kepada TNI dan Polri saja yang bertugas, tapi juga menyasar masyarakat sipil yang berstatus sebagai non-kombatan.
Kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua sekilas hanya berdimensi keamanan, yakni keamanan yang sifatnya konvensional.
Akan tetapi, apabila ditelisik lebih jauh apa yang menjadi akar permasalahan dan tuntutan yang disuarakan oleh KKB, maka dimensi keamanan tersebut bisa meluas pada dimensi sosial, budaya, dan ekonomi.
Akar persoalan di Papua sangat kompleks, sehingga tidak bisa dibatasi dengan satu pendekatan saja untuk memahami dan memformulasi solusinya.
Merujuk pada kondisi Indonesia saat ini, lanjut Jazilul, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang dihadapi oleh Indonesia dewasa ini cukup kompleks.
“Beragam AGHT yang dihadapi oleh Indonesia tersebut perlu dilihat dan diurai permasalahannya melalui pendekatan keamanan komprehensif untuk mencapai hasil yang optimal,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Rafik
