KedaiPena.com – Menanggapi adanya isu penghapusan BBM Subsidi, Wakil Ketua Komisi XII DPR , Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi secara tegas membantah. Ia menyatakan penghapusan subsidi harus mendapat persetujuan dari DPR.
“Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN. Presiden Prabowo malah menekankan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil,” kata Bambang, di Jakarta, Jumat (21/2/2025) malam.
Ia mengakui bahwa memang benar Presiden Prabowo Subianto menginginkan subsidi BBM tepat sasaran. Jadi yang perlu dilakukan adalah pembenahan mekanisme distribusi BBM subsidi tersebut.
“Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menilai pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengungkapkan Luhut bukan mengarah pada penghapusan subsidi, melainkan perbaikan skema.
“Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran. Bahkan dalam raker tahun 2023, Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Dan solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako, nelayan dan petani,” ujarnya lagi.
Sebelumnya diberitakan, LBP memberi sinyal bahwa tidak akan ada lagi BBM subsidi dalam dua tahun ke depan atau 2027. Semua diharapkan bisa berlaku satu harga. Ia juga mengatakan ke depannya subsidi tidak akan lagi berbasis komoditas, melainkan berbasis kepada penerima berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM solar atau apa pun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” kata Luhut, di Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).
Laporan: Ranny Supusepa
