KedaiPena.Com – Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, permintaan FPKS Banten agar Gubernur Wahidin Halim mundur lantaran tidak cekatan di tengah lonjakan penyebaran virus Covid-19 tak elok.
“Menurut saya sih tak elok, karena kan persoalannya covid-19 ini tidak hanya di Banten tetapi disemua daerah seperti itu. Saya rasa ini terkesan politisasi,” ujar Trubus begitu dirinya disapa, Rabu (14/7/2021).
ia menyampaikan, agar lebih baik F-PKS DPRD Banten fokus dalam mendorong kebijakan publik Pemprov Banten yang lebih transparansi dan akuntabel. Sehingga, kata dia, masyarakat bisa tertangani dengan baik.
“Jadi saat ini bukan tempatnya untuk misalnya menjelekkan pemimpin, karena situasi pandemi ini extraordinary. Yang penting itu bagaimana kita menyelamatkan nyawa, artinya keselamatan publik menjadi yang utama. Jadi lebih fokus dalam penanganan covid-19nya,” katanya.
“Seharusnya dia yang lebih responsif sebagai wakil rakyat bagaimana dia membuat kebijakan yang bisa menolong masyarakat di kondisi extraordinary,” sambungnya.
Menurutnya, kritikan dari F-PKS DPRD Banten itu dapat dijadikan pemicu untuk Gubernur Banten lebih cekatan dalam menghadapi Covid-19.
“Terutama mengupayakan penambahan fasilitas kesehatan, kemudian mengusahakan obat-obatan di perbanyakan, dan mengusahakan Nakesnya harus di kedepankan serta mempercepat proses vaksinasinya dan berjalan dengan tepat,” jelasnya.
Trubus menekankan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD dan masyarakat dalam penanganan covid-19 di Provinsi Banten.
Salah satu diantaranya, lanjut dia, dapat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan. Termasuk vaksinasi dan mengajak masyarakat yang terpapar untuk melakukan isolasi.
“Jadi masyarakat juga dibimbing dan diedukasi untuk mau di isolasi di tempat yang terpusat, karena banyak juga masyarakat yang tidak mau alasannya malu atau yang lain, itu harus di edukasi,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, kata dia, dalam penanganan covid-19 memerlukan beberapa perhatian, diantaranya kebijakan publik dan bagaimana kesadaran masyarakat.
“Kebijakan yang mengutamakan kolaborasi dengan unsur-unsur di masyarakat, seperti komunitas disamping instansi-instansi yang lain, jadi itu yang harus didorong dan Kebijakan yang partisipatif,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
