KedaiPena.Com – Salah satu cara untuk menjaga negara yaitu konsisten dalam menjalankan aturan konstitusi Indonesia UUD 1945. Dan sudah seharusnya hal tersebut ditaati oleh semua pihak.
Demikian hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) Partai Demokrat Provinsi Banten, M Nawa Said Dimyati saat menanggapi isu wacana penundaan Pemilu yang saat ini terus bergulir.
“Penundaan Pemilu bisa melukai itu (UUD 1945, red). Saya orang yang sangat tidak setuju dengan penundaan Pemilu. Bukan karena saya pede, Pemilu lagi saya menang. Tapi lebih kepada bagaimana kita menjaga eksistensi kita dalam hidup berbangsa dan bernegara,” ucap Cak Nawa begitu dirinya disapa, Selasa (22/3/2022).
Ia juga mengatakan, UUD 1945 merupakan perekat bangsa-bangsa dan suku-suku yang berbeda di Nusantara untuk menjadi satu kesatuan, Republik Indonesia.
“Kita tahu, misalkan Uni Soviet itu kan dulu luar biasa besar tapi kan hancur pecah-pecah menjadi beberapa negara. Banyak negara yang seperti itu karena mereka tidak begitu kuat menjaga pondasi. Ini kan pondasi kuat kita UUD 1945,” katanya.
Meski telah dilakukan amandemen UUD 1945 ketika era reformasi, kata Cak Nawa, itupun mengkoreksi hanya terkait dengan batasan seseorang untuk menjabat sebagai Presiden. Yang sebelumnya diperbolehkan terus menerus asalkan dipilih oleh masyarakat melalui Pemilu, akan tetapi setelah dilakukan amandemen masa jabatan tersebut dibatasi hanya dua periode.
Menurutnya, pada saat SBY menjadi Presiden di periode kedua pernah digoda untuk melakukan amandemen UUD 1945 terkait masa jabatan, dan saat itu rating kesukaan publiknya lebih tinggi dibandingkan dengan saat ini.
“Digoda juga untuk melakukan amandemen UUD 1945 terkait perpanjangan masa jabatan, tetapi tidak tergoda. Negarawan sejati pasti seperti itu, apalagi saat ini untuk Pemilunya sudah ditetapkan tanggal 14 Februari 2024,” imbuhnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten itu pun menilai, wacana penundaan Pemilu merupakan hal yang kontra produktif, dan dirinya mempertanyakan wacana tersebut.
“Jangan ditambah wacana penundaan pemilu, kalau ada penundaan (Pemilu, red) Presidennya siapa, ya kalau dia lagi jangan bilang itu penundaan Pemilu, ya bilang saja ada yang ingin jabatannya ditambahkan, dan yang tidak mau turun saat berkuasa dengan berbagai macam cara,” jelasnya.
Dari hal itu, ia berharap semua pihak dapat terus mengedepankan integritas moral bangsa dalam menanggapi wacana penundaan Pemilu.
“Integritas moral bangsa nya harus di kedepankan,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
