KedaiPena.Com – Sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada saat pencapresan periode pertama dan kedua, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki tanggungjawab untuk mengingatkan.
Termasuk dalam kasus utang yang melambung tinggi, Mega seharusnya menegur Jokowi. Apalagi, Mega pun sempat mengkritik keras soal utang saat SBY menjabat Presiden.
“Jangan sampai rapuh pemerintahan dan negara kita karena terlalu berat beban utang negara,” kata Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia di Jakarta, Rabu (14/4/2021).
Dia pun mengatakan, Jokowi perlu menempatkan orang yang tepat pada bidang ekonomi agar negara tidak mengandalkan utang.
“Rizal Ramli seringkali memberikan peringatan mengenai perekonomian Indonesia dan peringatan yang disampaikan oleh Rizal Ramli selalu tepat,” ujarnya.
“Sehingga Jokowi jangan abai terhadap kritikan yang disampaikan oleh Rizal Ramli. Bila perlu Jokowi meminta kembali Rizal Ramli untuk masuk kabinet sebagai Menko Bidang Perekonomian,” lanjut Fernando.
Paa tahun 2010, Megawati mwngeritik Nota Keuangan dan RAPBN 2010 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kata dia, SBY masih bertumpu pada utang luar negeri. Pemerintah terlalu takut untuk melepas utang sebagai sumber pendapatan APBN.
Demikian disampaikan Megawati dalam diskusi membedah RAPBN 2010 di Megawati Institute, Jl Proklamasi, Jakpus, Kamis (6/8/2009).
“Pada saat saya memerintah, saya coba menghentikan utang. Saya pikir kok nggak kiamat ya waktu itu. Coba tahanlah (utang), kalau butuh betul barulah. Tapi sekarang kayanya kok mabok ya,” kata Mega.
Menurut Mega, masih banyak sektor-sektor yang sebenarnya potensial sebagai sumber pendapatan negara ketimbang bertumpu pada utang luar negeri. Seperti sektor kelautan dan perikanan.
“Sekarang ini saatnya kita melihat diri, bukan meneropong ke luar, tetapi meneropong ke dalam,” ujar Mega.
Meski demikian, Mega enggan menarik kesimpulan apakah yang RAPBN 2010 pro rakyat atau tidak. “Dibilang pro rakyat atau tidak, silakan jawab sendiri,” tukasnya.
Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimantan mencontohkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai salah satu pos anggaran yang seluruhnya bertumpu pada utang luar negeri.
“8,35 triliun PNPM yang merupakan komitmen MDGs (Millenium Development Goals) semuanya dibiayai utang luar negeri,” pungkasnya.
Arif juga mempertanyakan minimnya anggaran belanja untuk pembangunan infrastruktur pedesaan yang hanya berjumlah 0,93 triliun dari total keseluruhan 1000,9 triliun dari total RAPBN 2010.
Laporan: Muhammad Hafidh
