KedaiPena.Com – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin berharap agar utang luar negeri (ULN) pemerintah dapat bermanfaat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Hal itu disampaikan oleh Puteri, sapaannya, saat menanggapi bertambahnya jumlah utang luar negeri (ULN) RI pada akhir tahun lalu yang mencapai US$ 404,3 miliar atau sekitar Rp 5.619,78 triliun.
“Pemerintah sejauh ini terlihat masih tetap konsisten mengalokasikan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan dan sektor-sektor produktif lainnya,” ungkap Puteri kepada KedaiPena.Com, Selasa, (18/2/2020).
Politikus Golkar ini memastikan bahwa DPR akan terus mengawasi pengelolaan utang pemerintah agar tetap berada di posisi aman atau jauh di bawah threshold
Meskipun, kata Puteri, bertambahnya ULN Indonesia saat ini masih cukup aman karena masih berada di bawah 60% sebagaimana diatur dalam UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Kondisi utang pemerintah yang dianggap aman sebenarnya dapat kita lihat dari rasio utang terhadap PDB. Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai bentuk pengendalian beban utang negara,” ungkap Puteri.
Tidak hanya itu, lanjut Puteri, pemerintah juga telah mengeluarkan UU Nomor 23 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah.
” UU dan PP tersebut di antaranya mengatur bahwa besarnya defisit dari General Governments maksimal 3 persen dari PDB dan besarnya rasio utang dari General Governments terhadap PDB maksimal 60 persen,” tandas Puteri.
Diketahui, Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) pada akhir tahun lalu mencapai US$ 404,3 miliar atau sekitar Rp 5.619,78 triliun. Posisi utang tersebut tumbuh 7,7% dibandingkan Desember 2018 sebesar US$ 375,43 miliar.
Berdasarkan data statistik ULN Indonesia, utang luar negeri tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 202,9 miliar dan utang sektor swasta, termasuk BUMN sebesar US$ 201,4 miliar.
Kenaikan utang luar negeri terutama didorong oleh utang pemerintah yang tumbuh 9,1% menjadi US$ 199,9 miliar. Pertumbuhan utang tersebut ditopang oleh arus masuk investasi nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan penerbitan dual currency global bonds dalam mata uang USD dan Euro.
Laporan: Muhammad Lutfi
