KedaiPena.Com – Presiden bersama jajarannya di pemerintahan terbukti tidak siap dalam menghadapi wabah Covid-19.
Hal ini terlihat dari banyak kebijakan pemerintah yang tidak difikirkan secara matang, sehingga tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Bahkan hal ini sampai tingkat pemerintah daerah, sehingga memperparah keadaan.
“Terkesan Presiden hanya pencitraan bantuan dan plin-plan sehingga meremehkan keselamatan rakyat,” kata Anggota DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat dalam keterangan, Rabu, (29/4/2020).
Pasalnya, kata Syahrul, banyak aturan dan kebijakan yang diambil tanpa ada sinkronisasi, sering berubah-ubah dan banyak menyebabkan berbenturan dan membingungkan daerah dalam bekerja.
“Jadi implementasinya nol sehingga hanya menjadi pencitraan bantuan oleh Presiden dan mengenyampingkan keselamatan rakyat. Setidaknya ada 4 stakeholder yang berkaitan erat dengan penanganan Corona ini yaitu Kemenkeu, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemensos,” beber dia.
Dia menerangkan efek dari ketidak sinkronan itu, konflik sosial muncul di lapisan bawah saat ini. Hal itu dapat ditandai dengan berbagai penolakan yang dilakukan oleh kepala desa hingga ketua RT/RW yang tidak berani menjalankan aturan yang telah ditetapkan.
“Saya mendapat banyak laporan, mulai bupati, kades hingga ketua RT atau RW yang tak berani menjalankan beberapa instruksi pemerintah pusat. Ada yang takut masyarakat kecewa, ada juga yang takut akan kena masalah pasca Covid-19. Akhirnya mereka hanya diam dan menunggu. Akibatnya penanganan Covid-19 makin susah dan korban berjatuhan,” tambahnya.
Dia meminta agar pemerintah mengevaluasi cara kerjanya dalam penanganan Covid-19 termasuk sinkronisasi menyeluruh atas semua kebijakan, jangan sampai ada yang tumpang tindih dan menyulitkan pemerintahan daerah.
Mulanya, lanjut dia, sederhanakan alur birokrasinya dan cari cara jitu alur pemutusan mata rantai Covid-19. Misalkan saat ini ada pool test algoritma yang dikembangkan oleh anak-anak muda kita.
Kemudian lanjut dia, sesuaikan standar BLT dari Kemendes PDTT seharusnya kementerian terima data update dari RT/RW jangan malah menggunakan data sendiri dari atas dan jangan terkungkung dengan kriteria kemiskinan yang di pakai dalam keadaan normal.
“Hari ini semua orang terdampak Covid 19 sehingga banyak orang-orang turun kelas, misalkan kelas pekerja terdampak PHK yang dulu middle class lalu terjun bebas menjadi lower class. Jadi pembagian harus adil semua harus dapat,” tegasnya
Tidak hanya itu, dia juga menyoroti beleid, yang selalu berbenturan dengan prinsip otonomi daerah yang membuat pemerintah daerah terkungkung dengan instruksi tidak jelas dari pemerintah pusat. Padahal, lanjut dia, dengan diberi kewenangan dan kebebasan bertindak maka pemda bisa segera mengatasi Covid-19
“Sebenarnya penanganan pandemi ini tidak terlalu sulit asalkan arahan dan jalur koordinasinya bagus. Jangan sampai membuat bingung pemerintahan di daerah dengan beleid. Karena dampak paling besar dalam pemberlakuan PSBB yang kontroversial ini adalah warga di daerah yang digawangi Pemda sampai jajaran turunannya di tingkat Desa dan RT/RW sebagai garda terdepan,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
