KedaiPena.Com – Isu kerajaan eks Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo menjadi sorotan dari para Anggota Komisi III DPR saat menggelar rapat dengan Kompolnas, Komnas HAM, hingga LPSK membahas pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Senin,(22/8/2022). Pernyataan soal kerajaan Sambo sendiri juga dilontarkan oleh Ketua Kompolnas yang juga Menkopolhukam Mahfud Md.
Anggota DPR Komisi III DPR RI Benny K Harman mempertanyakan, apakah isu kerajaan Sambo ini telah diketahui oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, kata Benny, selaku kader partai oposisi dirinya melihat jika yang disampaikan Mahfud selaku Menkopolhukam merupakan suara Presiden.
“Pertanyaan saya mengapa tidak disampaikan langsung kepada Bapak Presiden? Dan bagaimana tanggapan beliau? Kami yang di luar pemerintahan ini kan selalu menganggap apa yang disampaiakan oleh Pak Menko Polhukam ini adalah suara Presiden, pasti itu sudah,” kata Benny dalam rapat tersebut.
Benny mendukung penuh agar isu kerajaan Sambo ini dapat dibuka kepada publik seluas-luasnya. Sebab, hal tersebut dapat menjadi momentum untuk memperbaiki institusi Polri.
“Berarti Presiden melalui Menkopolhukam meminta supaya kerajaan Sambo ini dibuka seluas-luasnya kepada publik. Dan kami mendukung itu Pak! Sebab ini momentum untuk memperbaiki institusi kepolisian ini,” tegas Benny.
Benny menegaskan, jika memang isu kerajaan Sambo ini benar adanya maka Jenderal-jenderal yang terlibat dapat diproses. Benny mengaku yakni Irjen Ferdy Sambo tak bekerja sendirian.
“Apabila ada kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian. Mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses. Itulah tadi yang saya minta kalau menang jenderal semua terlibat dan Pak Kapolri enak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu,” beber Benny.
Meski demikian, Benny tetap berharap, agar kasus penyelesaian kasus penembakan Brigadir J yang dilakukan Ferdy Sambo tetap dilakukan secara fokus. Benny melihat, selama ini penyelesaian kasus penembakan Brigadir J tersebut sering tidak fokus.
“Jadi mulai kasus Sambo ini kita ingin ada penyelesaian yang tuntas. Jangan fokusnya jangan gagal fokus, kasus Sambo ke soal judi. Selama ini yang terjadi saya lihat satu gagal fokus ke soal judi dan ke kerajaan Sambo ini. Lupa kasus utamanya. Oleh sebab itu kami memohon, menitip ke Pak Menko Polhukam tolonglah fokus pada hukum penyelesaian kasus Sambo ini,” tandas Benny.
Laporan: Tim Kedai Pena
