KedaiPena.Com- Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong adanya transparansi pengusutan kasus dugaan korupsi satelit yang terjadi pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun Anggaran 2015-2021.
Pasalnya, dengan transparansi, maka proses pemeriksaan bisa berjalan dengan baik, termasuk hal-hal yang dicurigai dalam pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) ini.
“Kita terus mendorong adanya transparansi di dalam menjalankan roda pemerintahan dan kita harapkan pemeriksaan bisa berjalan dengan baik. Apapun yang dicurigai itu dapat segera terkuak,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono, Selasa, (18/1/2022).
Meski demikian, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini mengakui, kebutuhan untuk pengadaan satelit milik sendiri memang nyata.
Ia memandang, Kemhan dan institusi TNI, jelasnya, memang membutuhkan jalur komunikasi yang steril dan aman untuk komunikasi, mulai dari pucuk pimpinan hingga pedesaan.
“Jadi memang kebutuhan itu nyata karena mengingat wilayah Indonesia begitu luas, dan ancaman-ancaman itu baik dari dalam negeri maupun luar negeri itu ada. Maka, dibutuhkan jalur komunikasi yang steril,” urai Dave yang juga Anggota Komisi I DPR RI periode 2014-2019 ini.
Ia melanjutkan, jika memang mengharuskan sewa satelit, tambahnya, maka kepemilikan serta pengelolaannya tidak 100 persen dikendalikan oleh pihak Indonesia.
Sehingga, kata dia, potensi bocornya informasi dan infiltrasi dari negara asing menjadi memungkinkan.
“Maka itu penting dari TNI dan Kemhan memiliki satelit sendiri secara full,” tambahnya.
Karena itu, legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut berharap Panglima TNI yang baru, Jenderal Andika Perkasa dapat mengurai titik persoalan ini secara jelas dan transparan. Serta dapat memberikan solusi yang baik sehingga jalur komunikasi internal TNI tidak terputus.
“Langkah konkrit dari Komisi I DPR RI terus dorong ini kasus dibongkar, tidak ada yang disembunyikan lagi, dan kita minta agar semua pihak terkait dapat bekerja sama dan tidak terjadi lagi di kemudian hari,” tutup Dave seperti dikutip dari dpr.go.id.
Laporan: Muhammad Hafidh
