KedaiPena.Com – Pemerintah kini sepakat untuk me-‘monitoring’ para eksportir yang diam-diam menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di luar negeri.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui sistem ‘monitoring’ yang dijalankan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI).
Dengan Sistem informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (Simodis), Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap program ini mendorong pelaku ekspor impor menempatkan DHE di perbankan dalam negeri.
Begawan Ekonomi Rizal Ramli sendiri sedianya sudah pernah mengusulkan sebuah sistem untuk mendorong para pelaku ekspor menempatkan DHE ke perbankan dalam negeri.
RR begitu ia disapa menuturkan bahwa usulan tersebut pernah ia ungkapkan sewaktu rapat Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kala itu RR masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya.
“Waktu itu saya Menko Maritim gak ada urusan sama ekonomi, tapi saya usulkan di kabinet dan saya rapatkan dengan Gubernur BI Agus Marto, Darmin Nasiution dan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro,” cerita RR kala itu.
Meski demikian, RR mengaku, bahwa usulannya kala itu ditolak. Padahal terobosan ini dinilai RR sangat efektif untuk menekan dolar yang semakin menguat di hadapan rupiah, sehingga memperbaiki kondisi perekonomian dalam negeri.
RR mengungkapkan usulannya kala itu mendapatkan resistensi dari sejumlah pihak seperti Gubernur Bank Indonesia Agus Marto. Presiden pun tidak bergeming dengan terobosan yang digagas oleh RR tersebut.
“Semua pendapatan ekspor Indonesia harus masuk sistem bank dalam negeri baru dikeluarkan. Dulu Thailand hanya 5 persen pendapatan (DHE) ekspornya masuk sistem bank dalam negerinya. Tapi sekarang mereka sudah 90 persen,” ungkap RR.
Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini pun menilai ditolaknya usulan tersebut lantaran adanya lobi-lobi dari pengusaha yang khawatir dan enggan meletakkan DHE ke perbankan dalam negeri.
“Saya tahu banyak pengusaha yang tidak mau melakukan itu karena pendapatan ekspor mereka dimasukan ke bank Singapura dan Hongkong. Yang dikeluarkan di Indonesia hanya modal kerja atau hanya buat bayar pegawai,” tutur RR.
Laporan: Muhammad Hafidh
