KedaiPena.Com – Selama ini, berbagai kejahatan dan masalah lingkungan hidup tertutup secara institusional akibat penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan oleh Pemerintah Jokowi.
Bukti yang paling kasat mata adalah nilai kerusakan lingkungan PT Freeport sebesar Rp 185 triliun bisa dihapuskan oleh pemerintah.
Demikian disampaikan begawan ekonomi Rizal Ramli menanggapi debat calon presiden kedua yang diselenggarakan Minggu malam (17/2/2019).
“Belum lagi berbagai potensi pelanggaran lingkungan hidup dalam kasus reklamasi, dan pembakaran hutan menjadi kurang transparan. Lebih banyak membawa kepentingan pengusaha besar ketimbang kepentingan generasi yang akan datang,” ujar RR, sapaannya kepada KedaiPena.Com.
Usulan Prabowo untuk memisahkan kembali Kementerian Lingkungan Hidup dari Kehutanan merupakan langkah yang sangat strategis. Sehingga monitoring dan enforcement lingkungan hidup semakin berwibawa dan efektif.
Sementara sikap Jokowi yang menganggap penggabungan ini sebagai hal yang wajar sangat pantas disesalkan. Karena di negara-negara lain Kementerian Lingkungan Hidup berdiri sendiri, sehingga mereka bisa efektif jika terjadi pelanggaran.
Eks penasehat ekonomi PBB ini melanjutkan, keinginan Prabowo agar semua tanah dikuasai negara, tidak perlu dibagi kepada rakyat, adalah pandangan yang terlalu progresif. Sementara program Jokowi pembagian sertifikat untuk rakyat yang sudah punya tanah adalah untuk melegalkan status tanah.
“Program kehutanan sosial hanya memberikan hak pakai kepada rakyat. Rakyat tidak memiliki hak tanah tersebut. Jadi selama Jokowi berkuasa tidak ada reforma agraria. Padahal reforma agraria adalah redistribusi tanah,” tutup Rizal.
Laporan: Ranny Supusepa
