KedaiPena.Com- Pengamat komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga memandang, jika keinginan para pelaku dunia usaha atau pebisnis yang ingin menambah masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dimaknai sebagai upaya justifikasi atau pembenaran.
Pasalnya, kata dia, suara pebisnis akan digunakan sebagai pembenaran adanya arus bawah menginginkan Jokowi sebagai sosok mampu memulihkan ekonomi Indonesia di era pandemi Covid-19.
Untuk itu, Menteri/ Kepala Investasi Bahlil Lahadila, seolah-olah menjadi penyambung lidah para pebisnis untuk menyampaikan aspirasinya.
“Disini belum jelas apakah Bahlil memanfaatkan atau dimanfaatkan para pebisnis menjadi corong menyampaikan aspirasi politiknya,” ujar pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, Kamis, (13/1/2022).
Kalau Bahlil memanfaatkan para pebisnis, berarti inisiatif penambahan masa jabatan presiden datang dari dirinya.
Ia menegaskan, para pebisnis dikondisikan untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepadanya kemudian meneruskannya kepada Jokowi dan legislatif secara langsung atau melalui media massa.
Sebaliknya, bisa saja Bahlil Lahadila dimanfaatkan oleh para pebisnis untuk menyampaikan aspirasinya kepada Jokowi dan legislatif.
Ia menuturkan, disini Bahlil rela dimanfaatkan menjadi juru bicara para pebisnis meskipun hal itu bukan tugas dan fungsinya sebagai Menteri Investasi.
Padahal Bahlil tahu, hal itu tidak dimungkinkan oleh konstitusi Indonesia. Namun ia tetap menyuarakan hal itu agar apa yang disampaikannya dapat menjadi pendapat umum.
Berbekal pendapat umum palsu inilah yang dikhawatirkan akan dijadikan pembenaran untuk mengamandemen konstitusi. Cara-cara seperti ini banyak dilakukan di negara demokrasi dimana para oligarki sangat berperan.
“Para oligarki lihai membentuk pendapat umum palsu untuk menggolkan keinginannya. Pendapat umum palsu itu kemudian dijadikan tameng untuk mendesak mengubah peraturan yang menghalangi keinginan mereka,” tudingnya.
Para oligarki tidak akan peduli dengan pendapat umum murni dari rakyat. Hasil survei yang menyatakan mayoritas rakyat tidak menghendaki masa penambahan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode dengan sendirinya akan mereka samarkan.
Para oligarki akan menggunakan banyak cara untuk terus menyuarakan penambahan masa jabatan presiden. Hal itu akan mereka lakukan dengan memanfaatkan banyak pihak sebagai juru bicara pembentuk opini palsu hingga tujuannya terwujud.
“Karena itu, pihak-pihak pro demokrasi harus jeli membaca gerak gerik para oligarki dalam membentuk pendapat umum palsu. Sebab, sekali pendapat umum palsu terbentuk, mereka akan gunakan sebagai pembenaran mewujudkan tujuannya,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kalangan dunia usaha berharap agar ada perpanjangan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hal ini tidak terlepas untuk mendorong perekonomian lebih baik ke depannya.
“Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ruang dipertimbangkan ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses dimundurkan jauh lebih baik,” ucap Bahlil dalam acara Rilis Temuan Survei Indikator Politik Indonesia pada Minggu (9/1/2022).
Laporan: Sulistyawan
