Artikel ini ditulis oleh Achmad Nur Hidayat,
Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.
Mengapa pemerintah sibuk mengurusi eksil tahun 65, pelanggaran HAM 98, tragedi KM 50, Kanjuruhan saja belum jelas penyelesaiannya?
MenkoPolhukam Mahfud MD mengeluarkan pernyataan bahwa presiden dalam waktu dekat akan mengeluarkan pernyataan bahwa para eksil 1965 bukanlah pengkhianat NKRI. Lebih lanjut Mahfud menceritakan pengalaman mantan presiden BJ Habibie sebagai contoh eksil 1965 tersebut.
Benarkah pernyataan dan argumentasi Mahfud MD tersebut termasuk menyamakan dengan pengalaman presiden Habibie. Ini perlu divalidasi kebenarannya. Jika pun ini benar mengapa dulu ketika presiden Habibie berkuasa tidak mengambil kebijakan terhadap para eksil tersebut jika memang beliau adalah sebagai korban.
Mahfud MD perlu berhati hati dalam mengeluarkan pernyataan dan mengambil kebijakan terkait eksil 65 tersebut. Apakah betul para eksil itu sama sekali tidak terlibat pada peristiwa 65 baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sebetulnya jauh lebih penting pemerintah menyelesaikan pelanggaran pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri yang tidak jelas penyelesaianya seperti hilangnya seniman Wiji Thukul dan banyak aktivis pada tahun 98, tewasnya banyak pendemo di Bawaslu memprotes hasil pemilu 2019, tragedi KM 50 yang menewaskan 6 orang oleh aparat dan bahkan yang terbaru tewasnya ratusan orang di stadion Kanjuruhan Malang oleh aparat keamanan. Yang menurut kami jauh lebih penting untuk diselesaikan dibanding mengurusi eksil tahun 1965 yang penuh dengan kepentingan politis. Sekian.
[***]
