Artikel ini ditulis oleh Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Energi.
Pemerintah mungkin sudah sangat bingung menghadapi jebolnya kuota bahan bakar minyak (bbm) subsidi/kompensasi yakni Pertalite, solar dan lpg subsidi 3 kg. Berbagai usaha telah dilakukan namun sampai saat ini tidak membuahkan hasil sama sekali.
Pemerintah harus belajar dari sejarah bahwa usaha mengatasi membengkaknya subsidi dan kompensasi yang ditanggung APBN, tidak dapat diserahkan kepada PT Pertamina. Mengingat Perusahaan Pertamina memiliki orientasi yang berbeda dengan pemerintah.
Bagi Pertamina semakin banyak pertalite, solar, LPG 3 kg yang tersalurkan atau terjual, maka semakin besar pendapatan dan selanjutnya keuntungan yang diterima pertamina. Sementara bagi pemerintah jika pertalite, solar dan LPG 3 kg banyak yang tersalurkan maka makin jebol subsidi dan kompensasi yang harus dibayarkan APBN kepada Pertamina.
Pertamina dan pemerintah itu berbeda kepentingan dalam urusan pengendalian subsidi BBM dan LPG 3 kg. Pertamina hidup tumbuh dari meningkatnya usaha dibidang distribusi solar, pertalite dan LPG 3 kg. Dengan demikian maka pertamina berkepentingan menjaga penjualannya tetap stabil dan bahkan kalau bisa meningkatkannya. Banyak perusahaan jaringan pertamina yang menumpang hidup dalam bisnis yang dibiayai oleh APBN tersebut.
Jadi kalau pemerintah berharap bahwa pertamina akan mengendalikan atau membatasi penjualan Pertalite, solar dan LPG 3 kg, maka itu bisa dikatakan pemerintah bermipi di siang bolong atau mimpi kosong. Itu sama artinya mengharapkan pertamina menghentikan atau menutup pangkalan LPG 3 kg yang ijinnya merupakan sumber pemasukan Pertamina, mengurangi distribusi pertalite dan solar subsidi ke SPBU yang juga merupakan sumber pemasukan Pertamina.
Jadi kalaupun ada program digitalisasi SPBU atau kebijakan sejenis, itu hanya proyek menghabiskan anggaran yang tidak akan ada gunanya. Makin banyak masalah maka makin banyak proyekan. Apalagi kita ketahui bahwa proyek digitalisasi SPBU yang dibiayai triliunan rupiah ini sudah gagal. Sehingga yang perlu dipertanyakkan oleh pemerintah adalah apakah kegagalan ini disengaja atau tidak? Siapa yang diuntungkan dari kegagalan ini?
Mungkin pemerintah perlu biacara dengan SPBU swasta agar meningkatkan promosi mereka. Karena SPBU swasta tidak menerima subsidi dan kompensasi apapun. Sehingga meningkatnya penjualan BBM SPBU swasta tentu akan secara significant mengurangi subsidi dan kompensasi yang ditanggung oleh APBN. Nah sekarang tinggal bagaimana caranya agar SPBU swasta makin diminati oleh masyarakat. Ini adalah cara mengurangi subsidi tanpa adanya kenaikan harga BBM atau pembatasan BBM. Cara yang tidak akan menimbulkan kontroversi.
[***]
