KedaiPena.Com – Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyarankan, agar Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tidak membawa nama Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaidtan.
“Sebaiknya Bapak KSP Moeldoko tidak membawa-bawa nama Bapak Menko Luhut BP dalam pertemuan Bapak KSP Moeldoko dengan kader-kader Partai Demokrat,” kata Herzaky, Senin, (8/2/2021).
Herzaky mengatakan, ada 4 perbedaan signifikan antara pertemuan Luhut dan kader-kader Partai Demokrat dengan pertemuan Moeldoko dan kader-kader Partai Demokrat.
“Pertama kader-kader Partai Demokrat yang bertemu dengan Luhut atas keinginan sendiri dan ada yang memang sudah kenal sebelumnya. Sedangkan yang bertemu dengan Moeldoko, adalah kader-kader Partai Demokrat dari daerah yang tidak dikenal Moeldoko sebelumnya, yang difasilitasi ke Jakarta karena dijanjikan akan mendapat bantuan pasca bencana. Dan, mereka tidak tahu sebelumnya bakal bertemu Moeldoko,” tutur Herzaky.
Untuk alasan kedua, lanjut Herzaky, pertemuan beberapa kader senior dengan Luhut, tidak mengajak para pemilik suara bersama mereka.
“Tidak pula didahului usaha menelpon dan meminta bertemu dengan para ketua-ketua DPC dan DPD sebelumnya secara bergantian. Sedangkan pertemuan kader Demokrat dengan Moeldoko, didahului oleh usaha terstruktur dan sistematis mengontak para pemilik suara sah (ketua DPD dan ketua DPC) dari berbagai pelosok Indonesia, untuk bertemu di Jakarta,” papar Herzaky.
Sedangkan perbedaan yang ketiga, kata Herzaky, dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada pencatutan nama-nama menteri dan pejabat tinggi pemerintahan lainnya dan bahkan nama presiden.
“Yang dikatakan sudah mendukung rencana KLB dan pencapresan Moeldoko di 2024. Sedangkan di dalam pertemuan dengan Luhut, tidak ada pencatutan nama presiden maupun pejabat-pejabat tinggi negara,” papar Herzaky.
Untuk perbedaan keempat, Herzaky menegaskan, dalam pertemuan dengan Moeldoko para kader dijanjikan money politics sebesar Rp100 juta.
“Jika para pemilik suara dari Partai Demokrat menyetujui KLB dan mengganti Ketua Umumnya dengan Moeldoko. Sedangkan dalam pertemuan dengan Luhut, tidak ada janji-janji money politics yang disampaikan,” beber Herzaky.
Dengan demikian, tegas Herzaky, dalam pertemuan dengan Moeldoko, terjadi penggalangan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah serta terstruktur dan sistematis oleh pejabat pemerintahan yang secara fungsional dekat dengan Presiden Joko Widodo.
“Sedangkan pertemuan dengan Luhut, masih bisa dikategorikan ngopi-ngopi biasa,” tandas Herzaky.
Laporan: Muhammad Hafidh
