KedaiPena.com – Analis Sosial Politik UNJ, Ubedilah Badrun mengemukakan bahwa Korupsi yang merajalela, demokrasi yang semakin memburuk, performa aparat kepolisian yang semakin tidak dipercaya, produksi regulasi yang dikendalikan oligarki, PHK buruh yang terus terjadi, dan resesi ekonomi tahun depan berpotensi memicu meluasnya gerakan protes masyarakat.
Menurut Ubedilah Badrun, dalam situasi penuh gejolak protes itu jika pemerintah menganggap bahwa gejolak protes itu mengancam kekuasaanya yang penuh masalah, dapat membuat pemerintah semakin menampakan perilaku otoritarian.
“Kecenderungan memburuknya praktek demokrasi saat pandemi covid-19 lalu masih terasa, saat itu pemerintah secara arogan mengabaikan aspirasi publik, misalnya pengabaian atas aspirasi penolakan rakyat teehadap UU Ciptakerja. Jika tahun depan resesi ekonomi terjadi disaat yang sama performa pemerintah buruk diberbagai sektor, ini cenderung akan memicu pemerintah untuk membungkam meluasnya protes dengan cara-cara represif otoriterian,” kata Ubedilah Badrun, dalam forum Mimbar Kedaulatan Rakyat yang diselenggarakan BEM SI di Jakarta dengan tema Kemajuan Terbalik Indonesia, ditulis Jumat (4/11/2022).
Selain Ubedilah Badrun, hadir juga ahli hukum tata negara Bivitri Susanti dan ekonom INDEF Nailul Huda. Menurut Bivitri dalam proses pembentukan Undang-Undang pada tiga tahun rezim Jokowi ini telah terjadi semacam dominanya kepentingan oligarki di hampir semua undang-undang yang telah dibuat.
“Terbaca secara jelas proses pembuatan Undang-undang dalam tiga tahun terakhir ini lebih banyak mengutamakan oligarki,” tegas Bivitri.
Dari sisi ekonomi Nailul Huda mengemukakan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini ekonomi juga memburuk.
“Selain karena Covid-19, buruknya ekonomi juga akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. Misalnya kebijakan kenaikan BBM, itu pasti mendorong terjadinya inflasi dan kolapsnya sejumlah perusahaan sehingga PHK (pemutusan hubungan kerja) tidak bisa dihindari akan banyak terjadi dan jumlah pengangguran terus meningkat. Angkanya bisa ratusan ribu orang yang nganggur dan di PHK,” ungkapnya.
Ditemui usai acara, Ubedilah Badrun mengungkapkan perlunya cara-cara berbasis ilmu pengetahuan, riset dan gerakan perubahan yang sistemik untuk mengatasi situasi yang kompleks.
“Problem negeri ini semakin rumit karena ulah rezim yang tidak pro-rakyat. Dalam situasi problem yang kompleks tersebut memerlukan perubahan sistemik berbasis ilmu pengetahuan, riset dan gerakan perubahan yang sistemik,” tegas Ubedilah Badrun.
Laporan: Tim Kedai Pena
