KedaiPena.Com- Upaya gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup, disebut-sebut menjadi hal yang sangat penting.
Pasalnya, gugatan itu disampaikan karena sistem proporsional terbuka saat saat ini berlaku dikatakan sudah luar biasa menelan biaya politik yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan transaksi politik yang semakin merajalela.
Mantan Anggota DPR RI, Poempida Hidayatullah menilai, upaya untuk mengubah sistem Pemilu Proporsional Terbuka menjadi Proporsional Tertutup, tidak menjadi solusi bagi perbaikan sistem Pemilu Legislatif di Indonesia. Menurutnya, persoalan inti dalam sistem Pemilu di Indonesia adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.
“Kalau kemudian pengawasan yang berwibawa dan kemudian menegakkan hukumnya benar gitu orang enggak akan berani curang,” ungkap Poempida dalam acara Diskusi Akhir Pekan Titik Temu, Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN), dikutip, Minggu,(16/7/2023).
Mantan legislator dari Partai Golkar ini menjelaskan, jika saja ada lembaga pengawasan yang lebih beribawa dan mempunyai basis kekuatan dalam penegakkan hukumnya.
Ia pun. meniai hal itu lebih baik daripada meributkan masalah sistem Pemilihan Proporsional Terbuka atau Tertutup.
“Coba kita punya lembaga pengawasan yang lebih bagus, lebih berwibawa gitu ya, dan mempunyai basis-basis kekuatan di dalam konteks tadi penegakan hukumnya. Saya rasa itu lebih lebih ketimbang kita ngeributin masalah tertutup atau terbuka gitu loh,” terang dia.
Namun demikian, Poempida menegaskan, dirinya bukannya tidak setuju dengan upaya gugatan untuk mengubah sistem pemilihan proporsional terbuka. Menurutnya, itu hal yang sia-sia saja, karena sebetulnya meskipun sisten oemilihan terbuka, tetap saja ada Partai Politik yang di internal Partainya menerapkan sistem Pemilihan tertutup.
“Menurut saya itu hal yang sia-sia saja. Kenapa? Karena sebetulnya kita ribut-ribut untuk apa? Pemilihan terbuka itu enggak berpengaruh karena tetap saja ada calon-calon yang jadi itu bisa digeser yang menangnya yang di bawahnya atau gimana kan bisa. Saya enggak akan ngomong lah partai yang mana, tapi itu memungkinkan,” papar dia.
Dengan demikian, kata mantan Dewan Pengawas atau Dewas BPJS Ketenagakerjaan ini sebenarnya sistem terbuka atau tertutup itu bagaimana karakter dari pada partai itu memilih.
“Jadi sebenarnya terbuka tertutup bukan suatu isu yang luar biasa,” tukasnya.
Laporan: Tim Kedai Pena
