Artikel ini ditulis oleh Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik.
Pada tahun 1997-1998 negara menanggung utang bank-bank yang collaps senilai 630,13 triliun melalui BLBI/KLBI. Uang yang sangat banyak, 6-7 kali APBN Indonesia saat itu.
Negara langsung kere tidak punya uang tapi punya aset. Aset-aset yang katanya tidak bernilai. Walaupun demikian negara masih punya aset sitaan.
Lalu Bank Indonesia yang saat itu berada di bawah negara dijadikan sebagai lembaga independen, melalui UU BI.
Akibatnya negara menjadi punya utang kepada BI. Kok bisa? Tadinya uang negara diberikan kepada bank-bank melalui BI. Sekarang negara harus membayar kepada BI. Utangnya besar sekali.
Heboh staf sekretariat BPPN yaitu Gatot Arya Putra, Ira Setiati, dan Damayanti dipecat karena melakukan pengembangan analisa yang termuat di majalah BPPN pada tahun 2002.
Ada enam skenario obligasi yang harus dilunasi pemerintah, dari skenario tepat waktu sebesar 1.030 triliun rupiah hingga skenario terlama pelunasan mencapai 14.000 triliun rupiah.
Ini adalah penjarahan yang besar. Kelihatanya negara telah menempuh skenario terlama. Sampai sekarang utang ini masih ditanggung pemerintah melalui APBN.
Uang, ya uang negara ini banyak sekali. Mampu membayar utang sangat besar sebagaimana skenario di atas.
Tapi uang semua berputar putar di atas seperti kotoran dalam air yang berputar. Di masayarakat, makin lama uang makin mengering.
Kemampuan belanja masyarakat dengan menggunakan uang tidak ada. Munculah deflasi. Artinya harga harga menurun, karena rakyat tidak pegang uang.
Tahun 2024 terjadi deflasi selama 5 bulan berturut turut. Deflasi 3 bulan saja telah menandakan ekonomi lesu, melemah, atau disebut resesi, bagaimana kalau 5 bulan parah sekali.
Kondisi ini terus berlanjut Januari 2025 ekonomi kembali inflasi, tapi inflasinya terendah sejak tahun 2000 atau sejak 25 tahun ekonomi Indonesia.
Keparahan ekonomi berlanjut, Februari 2025 ekonomi kembali deflasi, sama dengan tahun 2024. Anehnya ini terjadi menjelang bulan puasa. Tidak seperti biasanya.
Ini indikasi bahwa rakyat benar benar tidak pegang duit sehingga tidak bisa belanja.
Buktinya apa? Jumlah uang M0 atau uang kartal yang beredar di Indonesia saat ini maksimum 1000 triliun rupiah. Jika dibagi kepada penduduk per kapita per hari maka hasilnya hanya 10 ribu rupiah per orang per hari.
Ini nilai yang hanya setara dengan 2 dollar Purchasing Power Parity (PPP) lebih sedikit. Apa artinya? Ini berarti semua orang Indonesia itu termasuk kategori orang miskin. Karena uang uang dipegangnya rata rata hanya 10 ribu rupiah.
Bagaimana uang ini Pak Prabowo. Kok bisa seperti itu? Mengapa uang di masyarakat bisa kering kerontang. Padahal katanya uang itu banyak sekali di bank-bank dan lembaga keuangan. Sehingga bank-bank banyak melarikan uangnya ke dalam surat utang negara (SUN) dan menempatkan uangnya di Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Uang dibuat oleh bank-bank dan BI lalu berputar-putar di lingkaran mereka. Uang tersebut tidak mengalir ke rakyat. Mengapa membuat sistem seperti itu. Bukankah uang adalah alat untuk memompa ekonomi?
Ada yang membuat uang lebih hebat dari negara, lebih hebat dari APBN. Uangnya banyak sekali. Uang M2 itu mencapai 9200 triliun rupiah. Jika dibagi per kapita per penduduk Indonesia per hari nilainya 92 ribu per orang per hari. Itu cukup buat makan minum dan masih bisa ditabung sisanya.
Coba dipikirkan Pak Prabowo soal sistem keuangan Indonesia ini. Mengapa negara tidak membuat uang. Bank bank dan bank Indonesia membuat uang lalu memutarnya diantara mereka sendiri, berputar di atas. Rakyat tetap kere.
Bagaimana caranya Presiden Prabowo membagi uang ke rakyat yang banyak? Biar rakyat kita sugih Bapak Presiden.
[***]
