KedaiPena.Com – Mantan Menko Maritim Rizal Ramli mempertanyakan kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam hal rencana merevisi UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dikuatirkan PNBP baru akan semakin membebani masyarakat dengan iuran tambahan atas lebih dari 60 ribu transaksi.
“Seperti biasa RR tidak cuma mengkritik namun selalu memberi jalan ke luar. Ketimbang terus-menerus “memeras” rakyat, RR menyebut ada cara cerdas yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara,” kata tokoh Tionghoa Jaya Suprana di Jakarta, ditulis Minggu (5/11).
Cara itu, dengan membuat RUU PNPB lebih fokus pada sumber daya alam. Artinya, PNPB hanya dibebankan kepada perusahaan tambang minyak dan gas bumi (Migas), batu bara, nikel, emas, tembaga dan banyak lagi.
“RR mengatakan, hal itu akan berkali-kali dapatnya, daripada ngumpulin uang kecil yang didapat dari pendidikan, kesehatan, yang sebetulnya hak rakyat. Di mana tugas negara yang wajib menyediakan itu secara gratis,” kata Jaya, pemrakarsa berdirinya Museum Rekor Indonesia, yang sekarang dikenal dengan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Jaya awam birokrasi kepemerintahan yang serba terlalu rumit dan ruwet untuk dapat dimengerti oleh daya pikir terbatasnya. Maka Jaya yang lahir di Denpasar, Bali pada 27 Januari 1949, tidak berani melibatkan diri ke dalam perdebatan mengenai apa yang disebut sebagai revisi UU PNPB.
“Namun sebagai rakyat yang tentu saja berpihak kepada rakyat memang saya setuju terhadap saran RR yang saya kenal sejak masa kepresidenan Gus Dur sebagai seorang dari segelintir politisi merangkap cendekiawan yang masih sudi berpihak kepada rakyat kecil, agar PNPB hanya dibebankan kepada perusahaan tambang minyak dan gas bumi (Migas), batu bara, nikel, emas, tembaga dan lain-lain,” jelas dia.
Apalagi saran RR masih dilengkapi komentar yang jelas berpihak ke wong cilik. PNBP ke sektor migas akan berkali-kali dapatnya, daripada mengumpulkan uang kecil yang didapat dari pendidikan, kesehatan, yang sebetulnya hak rakyat. Di mana tugas negara yang wajib menyediakan itu secara gratis.
“Akhir kata, terima kasih, RR,” tandas Jaya yang mengaku sebagai rakyat yang berpihak kepada rakyat.
Sebelumnya, Rizal juga meminta semua kelompok rakyat biasa, aktivis sampai akademisi maupun anggota DPR RI bersatu menolak pengesahan revisi UU PNPB.
“Kita lawan UU yang isinya pungutan enggak jelas ini. Sudah waktunya kita berpikir besar, termasuk bagaimana pemanfaatan sumber daya alam bisa betul-betul kita tingkatkan,” tegas RR.
“Enggak ada artinya duit recehan ini. Saya mohon pemerintah berani juga sama yang besar, jangan cuma berani sama rakyat kecil,” pungkasnya.
Laporan: Renjana Ruspita
