KedaiPena.Com – Partai Gerindra menolak Rancangan Undang-undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
Diwakili oleh Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan. Partai Gerindra memberikan penolakanya terkait dengan Rancangan Undang-undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
Heri begitu ia disapa mengungkapkan alasan penolakan tersebut. Menurutnya, hal itu dikarenakan ekonomi Indonesia selama tahun 2017 tercatat hanya tumbuh sebesar 5,07 persen.
Angka tersebut, kata Heri, sangat jauh di bawah target APBN 2017 sebesar 5,2 persen. Capaian pemerintah tersebut juga kurang memenuhi ekspektasi rakyat selama ini.
“Padahal Pemerintah telah diberi kesempatan untuk membelanjakan anggaran pembangunan hingga Rp2.133‚29 triliun, sesuai postur belanja pada APBN-P TA 2017,†beber Heri dalam keterangan, Kamis (12/7/2018).
Dengan semakin besarnya anggaran pembangunan tersebut, ungkap Heri, seharusnya tidak hanya konsumsi dan investasi saja yang dapat tumbuh positif tetapi keseluruhan perekonomian nasional dapat tumbuh positif dan berkualitas.
“Pertumbuhan ekonomi memiliki peran ganda yang tidak hanya menjadi target pencapaian ekonomi namun juga menjadi dasar arah kebijakan fiskal sehingga penyusunan APBN, baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan menjadi lebih kredible,†jelas Heri.
Kemudian, Heri juga menyinggung, ratio realisasi belanja APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang setiap tahun mengalami kontraksi. Tahun Anggaran 2014 ratio realisasi belanja sebesar 16,7 persen dan Tahun Anggaran 2017 ratio realisasi belanja turun menjadi 14,7 persen atau mengalami kontraksi sebesar 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Dan yang memprihatinkan, Fraksi Partai Gerindra memprediksi ratio realisasi belanja APBN 2018 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan turun menjadi 14,12 persen dan tahun 2019 akan turun menjadi sebesar 13,7 persen,†ungkap Heri.
“Sehingga, kinerja Pemerintah dalam realisasi belanja APBN selama lima tahun mengalami kontraksi sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),†tambah Heri.
Tak hanya itu, sindir Heri, pada sudut ketimpangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini belum memberi perbaikan signifikan pada masalah ketimpangan ekonomi. Yang terlihat dari Indeks Gini Indonesia masih berada di angka 0,391.
“Artinya, pembangunan hingga saat ini belum berkontribusi besar terhadap pengentasan ketimpangan. Tentunya keseluruhan ini menjadi salah satu evaluasi penting terhadap paket program kebijakan pemerintah yang telah dan akan dikeluarkan,†tandas dia.
Laporan: Muhammad Hafidh
