KedaiPena.Com – Sikap Bank Dunia dalam rangka mempengaruhi suatu negara untuk menambah utang baru bukanlah sesuatu yang baru.
Demikian disampaikan Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori di Jakarta, Sabtu (22/5/2021).
“Pemulihan ekonomi di masa pasca pandemi Covid-19 yang diajukan melalui proposal Country Partnership Framework (CPF) oleh Bank Dunia bukanlah resep yang mujarab bagi Indonesia,” kata dia.
Selain tidak ada satupun faktor keberhasilan (success factor) yang pernah dicapai oleh Bank Dunia dalam melakukan asistensi terhadap suatu negara, sebaiknya Indonesia fokus menegakkan perintah konstitusi pasal 33 UUD 1945.
“Lebig baik membangun sistem ekonomi konstitusi. Ke arah inilah seharusnya kerjasama yang paling mungkin dilakukan, tanpa motif menawarkan pinjaman baru yang semakin membuat ketergantungan berkelanjutan negara-negara berkembang,” jelas dia.
Sistem ekonomi konstitusi merupakan mandat yang harus dijalankan sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, terdapat pada Pasal 33 ayat 1, yaitu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan.
“Ada 2 prinsip yang terkandung dalam ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 ini dalam menyusun sebuah sistem ekonomi bangsa dan negara, yaitu usaha bersama dan kekeluargaan,” papar dia.
Dan prinsip ini yang harus disusun secara komprehensif melalui sebuah Undang-Undang Sistem Ekonomi Nasional oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, sebagaimana halnya kapitalisme dan komunisme menjadi sebuah sistem ekonomi di negara-negara lain.
“Termasuk menderivasi mandat ayat 2 dan 3 pada Pasal 33 UUD 1945 mengenai cabang-cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti apa (sektoral) yang harus dikuasai negara dengan merujuk pada ayat 3,” jelasnya.
Ia meminta Pemerintah tidak mengindahkan proposal atau mengikuti arahan dari Bank Dunia sebagai asistensi yang masih mengacu pada kepentingan sistem ekonomi kapitalisme.
“Proposal itu tidak akan berhasil dalam membangun kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia. Apalagi rekam jejak (track record) Bank Dunia mengangkat perekonomian suatu negara saat krisis ekonomi nihil terjadi,” tandasnya.
Sebelumnya, Bank Dunia menyetujui Kerangka Kerja Kemitraan atau Country Partnership Framework (CPF) dengan Indonesia untuk periode 2021-2025 yang fokus pada peningkatan upaya pemulihan ekonomi dari Covid-19 serta pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif.
“Tujuannya mencapai pertumbuhan inklusif, membangun kelas menengah yang tangguh kemudian bergabung dengan negara-negara berpenghasilan tinggi,” kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Victoria Kwakwa dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (16/5/2021).
CPF dirancang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yakni memiliki empat bidang kerja sama meliputi memperkuat daya saing dan ketahanan perekonomian serta meningkatkan infrastruktur.
Kemudian, mengembangkan modal manusia serta mendukung pengelolaan aset-aset alam, sumber mata pencaharian berbasis sumber daya alam, dan ketahanan terhadap bencana.
Sementara pada aspek digital, CPF ditujukan untuk memperbaiki tingkat efisiensi dan inklusi dengan meningkatkan berbagai layanan dalam mengatasi kesenjangan digital.
Wakil Presiden International Finance Corporation (IFC) Asia dan Pasifik Alfonso Garcia Mora mengatakan swasta berperan penting dalam membangkitkan pertumbuhan ekonomi karena mampu memunculkan berbagai peluang yang berkelanjutan dan inklusif.
“Kami juga mendorong keuangan yang inklusif melalui kerja sama digitalisasi maupun kelanjutan kerja sama dengan UMKM serta memberikan bantuan teknis untuk memodernisasi infrastruktur pasar modal,” ujarnya.
Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen menyatakan pihaknya akan memastikan berlangsungnya pemulihan termasuk mendukung reformasi ekonomi, meningkatkan pendapatan, serta berbagai upaya di bidang perubahan iklim, digitalisasi, dan kesetaraan gender.
“Kami berkomitmen untuk melanjutkan dukungan kepada pemerintah Indonesia pada tema-tema lintas-bidang tersebut dan pada upaya pemberantasan kemiskinan untuk mendukung Indonesia menjadi lebih sejahtera,” ungkapnya.
Laporan: Sulistyawan
