KedaiPena.Com – DPR masih terus berupaya membatalkan rencana pemerintah mencabut subsidi listrik untuk golongan 900 volt ampere (VA). Komisi yang membidangi masalah energi itu bakal terus mendesak pemerintah untuk menggagalkannya.‎
Diketahui, pemerintah telah memperluas pencabutan subsidi listrik dari semula untuk pelanggan golongan 1.300 volt ampere (VA) ke atas, kini merambah ke golongan tarif 900 VA.
Rencananya, kenaikan tarif listrik bagi golongan pelanggan 900 VA dilakukan secara bertahap selama tiga kali, mulai Januari, Maret, dan Mei 2017. Masing-masing kenaikannya sebesar 32 persen.
Pada Januari 2017, tarif listrik akan naik dari sebelumnya Rp 585 per KWh menjadi Rp 774 per KWh per Januari 2017. Tarif akan terus meningkat menjadi Rp 1.023 per KWh pada Maret 2017 dan menjadi Rp 1.352 per KWh pada Mei 2017. Jadi, kenaikan ini sekitar 131 persen. ‎
Anggota Komisi VII DPR Joko Purwanto mengatakan, rencana pemerintah itu harus melakukan kajian mendalam. Selain belum adanya data valid soal masyarakat pengguna listrik 900 VA, pencabutan subsidi itu juga bakal menyengsarakan rakyat.‎
“Bila rencana pencabutan subsidi listrik itu benar dilakukan, tentu akan memiliki efek domino. Angka kemiskinan di Indonesia bisa jadi makin bertambah,†katanya di Jakarta, ditulis Sabtu (10/12).‎
Untuk itu, Politikus PPP itu mengakui, komisi VII DPR bakal mengagendakan rapat dengan PLN agar subsidi listrik itu tetap dilakukan. Menurutnya, masih banyak cara agar PLN tidak rugi, diantaranya menaikan tarif listrik kepada industry.
“Kalau pencabutan subsidi itu karena PLN rugi, kami akan berusaha mencarikan solusinya,†katanya.‎
‎
Namun sayangnya, lanjut Joko, kewenangan Komisi VII DPR untuk membatalkan rencana itu tak bisa maksimal. Sebab, pembahasan pencabutan subsidi listrik itu lebih banyak dibicarakan di Komisi VI DPR.‎
“PLN itu secara teknisnya ada di komisi VII, tapi secara korporasinya ada di komisi VI. Jadi, lebih banyak dibahas di Komisi VI DPR. Tapi, walaupun tidak didengar, kami akan tetap ngotot sebagai wakil rakyat dan perjuangkan semaksimal mungkin agar kebijakan itu tidak dilaksanakan,†tegasnya.
Senada dengan Joko, anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono prihatin rencana kebijakan itu terus bergulir. Padahal, dengan menggunakan energi batu bara mestinya harga listrik bisa diturunkan 70-80 persen, karena ongkos produksi PLN lebih murah.
“Ini sebenarnya ironis, mengapa malah jadi naik, bahkan menghilangkan subsidi. Subsidi silang mestinya bisa dilakukan PLN dengan keuntungan yang didapat dari hasil penjualan,” ungkap Bambang.
Lagipula, bila rencana itu direalisasikan, yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil dan sektor UMKM. Dengan kenaikan ini dipastikan UMKM akan menaikkan harga produknya, karena listrik jadi sumber daya penting dalam produksi. Akibatnya, daya beli masyarakat terhadap produk UMKM juga merosot.
“Padahal, UMKM diharapkan mampu mendukung ekonomi kerakyatan atau ikut menumbuhkan perekonomian nasional,” ujar Politikus Partai Gerindra ini.
Laporan: Shahih‎
