KedaiPena.Com– Presiden Joko Widodo atau Jokowi disisa sebulan masa jabatannya kembali membuat kebijakan kontroversial. Kebijakan tersebut ialah soal pembukaan keran ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun lebih dilarang sejak era Presiden Megawati Sukarnoputri pada 2002.
Saat kritik dan perhatian masyarakat mulai tertuju kepada kebijakan tersebut, Presiden Jokowi buru-buru membantah dengan menyebut perizinan ekspor tersebut untuk hasil sedimentasi di laut bukan pasir.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyayangkan langkah pemerintah Presiden Jokowi tersebut. Menurutnya, masih banyak potensi sumber daya alam yang belum dimaksimalkan.
Anggota DPRD Jawa Barat atau Jabar ini meminta agar potensi sumber daya alam tersebut dapat dimaksimalkan bilamana tujuannya untuk mengejar pendapatan negara.
“Bila kebijakan itu bertujuan semata hanya untuk pendapatan negara maka masih banyak potensi sumber daya alam yang belum dimaksimalkan,” kata Ono, Kamis,(19/9/2024).
Tokoh nelayan dan kelautan Indonesia ini mencontohkan potensi-potensi sumber daya alam yang dapat dimaksimalkan antara lain ialah hasil perikanan. Ono menyebut hasil perikanan di Indonesia belum semuanya dikelola menjadi produk ekspor.
“Lalu yang belum dapat diproduksi memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri dan masih banyak lainnya,” tandas Ono.
Senada Ono, eks Menteri Kelauatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan juga bahwa pasir atau sedimen laut sangat penting untuk keberadaan Indonesia.
Dari pada diekspor, Susi menegaskan, sebaiknya pasir atau sedimen laut tersebut digunakan untuk meninggikan wilayah di Pantura, Jawa yang mulai tenggelam karena abrasi.
“Pasir, sedimen apapun disebutnya sangat penting untk keberadaan kita. Bila kita mau ambil pasir/ sedimen pakelah untuk meninggikan wilayah Pantura Jawa dan lain-lain yang sudah parah kena abrasi dan sebagian sudah tenggelam,” tegas Susi dalam akun X pribadi miliknya dikutip hari ini.
Susi meminta, pemerintah dapat mengembalikan tanah daratan dan sawah-sawah yang berada di wilayah Pantura. Susi meminta pemerintah untuk tidak mengekspor pasir atau sedimen laut RI.
“Kembalikan tanah daratan sawah-sawahrakyat kita di Pantura. BUKAN DIEKSPOR!!,” tandas Susi.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) suara soal pembukaan keran ekspor laut yang sudah 20 tahun lebih dilarang sejak era Presiden Megawati Sukarnoputri pada 2002.
Jokowi menekankan perizinan ekspor tersebut untuk hasil sedimentasi di laut, bukan pasir laut.
“Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka itu sedimen, sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi bukan, kalau diterjemahkan pasir, beda lho ya,” kata Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).
Laporan: Muhammad Rafik
