KedaiPena.Com – Sejarah panjang dwi fungsi ABRI telah menyisakan banyak peristiwa di zaman Orde Baru.
Demikian dikatakan Andi Tenri Ajeng, Wasekjen Indonesia Muda dalam keterangan tertulis, Jumat (1/3/2019).
“Pada setiap peristiwa telah memacu bangsa Indonesia untuk berubah menciptakan pemerintahan yang manusiawi,” kata dia.
Untuk mencapai pada titik reformasi, butuh waktu panjang dan bahkan hampir setengah abad lamanya. Sehingga sangat tidak jarang kita menemui masyarakat yang trauma dengan sistem dwi fungsi ABRI yang pernah ada.
“Reformasi dijadikan titik awal transisi demokrasi dan pembangunan pemerintahan yang menjalankan Negara secara manusiawi. Lantas apa tujuan sebagian kalangan mengajukan pemberlakuan dwi fungsi TNI lagi, hanya karena alasan lembaga-lembaga negara dan non kementerian membutuhkan keahlian yang dimiliki TNI,” bebernya.
Pakar Anies-Sandi bidang Konflik dan Hubungan Antar Golongan pada Pilkada DKI 2017 ini menambahkan, Indonesia punya banyak tenaga sipil yang mampu melahirkan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam berbagai bidang.
“Tidak harus menarik-narik TNI secara organisasi ke dalam kepentingan sempit yang dapat mengurangi profesionalitas TNI. Pengajuan sebagian kalangan untuk memberlakukan dwi fungsi TNI hanya semangat membangkitkan hantu di siang bolong,” lanjutnya.
“Indonesia Muda menyayangkan dan mengutuk kalangan yang mencoba mencederai proses transisi demokrasi berbangsa, dengan mencoba kita ke masa lalu dengan sistem yang sama,” tandas dia.
“Mengajukan dwi fungsi TNI di tengah bangsa Indonesia sedang mengalami transisi demokrasi sama saja membangkitkan hantu di siang bolong,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menko Maritim Luhut Panjaitan menggulirkan wacana menempatkan TNI aktif ke pos atau jabatan di pemerintahan yang sesuai dengan kapasitasnya.
“Yang ada itu, sudah saya ngomong berkali-kali, kan saya dulu saya Menkopolhukam, sekarang Menko Maritim, banyak jabatan di Menko Maritim itu, karena kelautan ya, itu eloknya diisi orang yang betul-betul mengerti laut. Yang ngerti laut itu karena menyangkut keamanan, itu banyak dari Angkatan Laut, gitu aja,” jelasnya.
“Tapi enggak semua di kementerian, kalau di semua keliru,” sambungnya.
Luhut pun mempersilakan jika ada pihak yang menolak wacana itu.
“Ya silakan saja nggak ada masalah ditolak, sekarang kita mesti milih mana, itu orang yang tidak ngerti. Seperti di Polhukam itu ada yang tentara, ada yang sipil, kenapa nggak ditolak,” imbuhnya.
Laporan: Ranny Supusepa
