KedaiPena.Com – Rencana negara yang akan memberikan fasilitas isolasi mandiri (isoman) gratis di hotel berbintang untuk anggota, ASN dan Tenaga Ahli di lingkungan DPR yang terpapar covid-19 dengan dan atau tanpa gejala mendapatkan penolakan keras dari para dewan.
“Di tengah kesulitan semua lapisan masyarakat yang tanpa terkecuali terdampak pandemi, rasanya tidak etis kami sebagai wakil rakyat meminta fasilitas khusus ini,” kata Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia
kepada wartawan, Jumat (30/7/2021).
Perlu di garis bawahi, kata Puteri begitu ia disapa mengingatkan, wakil rakyat hadir bukan hanya karena adanya kontrak sosial antara masyarakat di suatu wilayah.
Namun lebih dari itu, menurutnya, wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap kesepakatan agung dengan rakyat untuk menjaga dan mewujudkan keadilan sosial serta mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.
“Di mana akibat pandemi ini pemerintah juga sedang kesulitan, seharusnya kami bisa lebih peka menempatkan kaki di sepatu masyarakat dan ikut andil membantu, bukan malah menambah beban negara. Dewan Perwakilan Rakyat sudah selayaknya merakyat. Jadi jangan sampai keputusan yang dikeluarkan justru melukai perasaan mereka,” lirih Srikandi PAN itu.
Puteri mengaku kaget mendengar kabar diberbagai pemberitaan media masa bahwa para wakil rakyat bakal diberikan fasilitas isoman.
“Saya pribadi mendengar berita anggota DPR diberikan fasilitas bukan dari kantor, melainkan dari berita yang beredar luas di media. Saya kaget. Untuk itu saya dengan tegas menolak fasilitas isoman di hotel bagi anggota DPR, karena tidak sesuai dengan makna Pancasila, dimana amanah seharusnya melahirkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama,” papar dia.
Lebih lanjut Puteri menyarankan agar DPR selaku lembaga representasi publik melakukan beberapa hal yang lebih mengedepankan kepekaan di tengah kondisi saat ini.
“Pertama, Anggota DPR, ASN dan Tenaga Ahli diperlakukan sama sejajar dengan masyarakat lain jika terpapar Covid-19. Apa pun jabatannya tidak perlu ada yang diistimewakan termasuk anggota dewan sekalipun,” tegasnya.
Kedua, lanjut dia, jika menginginkan fasilitas di luar dari yang negara sediakan, maka biaya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.
“Kita sebagai wakil rakyat yang seharusnya memberi bukan meminta. Apalagi demi kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia,” tutur dia.
Ketiga, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah seharusnya lebih peka dan berempati terhadap masyarakat di sekitar dengan hadir sebagai bagian dari solusi.
“Saya justru mendukung jika rumah dinas anggota DPR bisa dioptimalkan menjadi fasilitas isoman. Dengan ini kehadiran kita justru akan lebih berdampak nyata bagi masyarakat di tengah pandemi seperti saat ini. Wong saya pribadi pun memberikan bantuan kepada masyarakat di dapil saya selama pandemi ini seperti fasilitas vaksinasi dan swab antigen gratis, bansos, dan kebutuhan nakes di rumah sakit secara berkala. Sehingga sangat tidak terpikirkan sedikitpun dan jauh dari benak saya utk mendapatkan fasilitas dari pemerintah dalam jenis apapun itu,” tegasnya.
Keempat, saran dia, anggaran untuk fasilitas ini sebaiknya direalokasi untuk hal yang lebih krusial.
“Sehingga dapat meringankan beban masyarakat seperti pengadaan ventilator, oksigen atau bahkan mendukung percepatan program vaksinasi hingga ke pelosok negeri agar kita bisa cepat mencapai herd immunity. Jadi jelas sikap saya menolak dengan tegas dan mendorong pembatalan rencana pemberian fasilitas isoman di hotel bagi anggota DPR,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
