KedaiPena.Com – Perlu pemantapan operasionalisasi tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang telah dibangun sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2015.
Ini harus dilakukan agar PLBN Terpadu dapat berfungsi secara optimal, bukan saja sebagai pusat pelayanan lintas batas negara, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ekonomi masyarakat kawasan perbatasan, termasuk pusat kegiatan ekspor-impor nasional.
Demikian dikatakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo dalam keterangan pers yang diterima KedaiPena.Com, Minggu (16/7).
“Pasca-pembangunan dan operasionalisasi tujuh PLBN Terpadu, perlu segera dilanjutkan dengan pembangunan PLBN Terpadu berikutnya, yang jumlah dan lokasi definitnya ditetapkan oleh BNPP setelah berkoordinasi dengan K/L terkait. Untuk sementara, kita perlu membangun sekurang-kurangnya 9 PLBN Terpadu baru,” sambung dia.
Untuk mewujudkan kawasan PLBN sebagai simpul dan episentrum pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara, perlu segera disusun dan ditetapkan regulasi-regulasi yang dibutuhkan seperti regulasi di bidang investasi dan perdagangan internasional melalui PLBN.
Masih kata Tjahjo, dalam rangka mewujudkan dan memelihara tertib hukum di kawasan perbatasan negara, maka perlu dimantapkan sistem pengamanan terpadu kawasan perbatasan negara, yang mencerminkan keterpaduan aspek penegakan hukum dan aspek pertahanan negara.
“Menyikapi dinamika global dan regional akhir-akhir ini, termasuk dinamika yang terkait dengan gerakan kelompok-kelompok teroris, maka pengamanan perbatasan negara perlu dilakukan dengan pendekatan dan tata kelola yang baru dan tidak konvensional, serta harus bersifat gerakan kolektif seluruh ‘stakeholders; yang terkait,” ia melanjutkan.
“Untuk meningkatkan kinerja sistem pengamanan perbatasan negara, maka program pemolisian masyarakat kawasan perbatasan negara perlu dilakukan secara terprogram dan terkoordinasi dengan baik. Di samping itu, harus pula dilakukan optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan hasil pembangunan untuk masyarakat di wilayah perbatasan,” tandas pria yang juga menjabat Mendagri.
Laporan: Muhammad Hafidh
