KedaiPena.Com – Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta, agar pemerintah tidak berpuas diri dengan hasil survei Litbang Kompas pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mendapatkan kenaikan tingkat kepuasan publik sebesar 69,1 %.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, seperti yang berulang kali disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Selasa, (4/5/2021).
Herzaky mengingatkan, pertama pemerintah harus fokus dalam penanganan pandemi. Pasalnya, kemunculan vaksin covid-19 memang memberikan harapan baru, tetapi bukan berarti pandemi ini otomatis selesai dengan keberadaan vaksin.
“Apalagi, laju vaksinasi kita masih terbilang rendah. Euforia hadirnya vaksin harus tetap dibarengi dengan kebijakan terstruktur dan sistematis yang mendorong konsistensi penerapan protokol kesehatan secara ketat, peningkatan tes per 1 juta populasi, termasuk daya jangkaunya, dan memastikan daya dukung pelayanan kesehatan tetap terjaga,” tegas Herzaky.
Herzaky meminta, agar tidak terjebak dengan selebrasi-selebrasi dini, yang bisa membuat kita abai dengan hal paling esensi dalam menghadapi covid-19.
“Pertama, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan protokol kesehatan, dan, kedua, melaksanakan protokol kesehatan secara konsisten.
Kasus di India harus menjadi pelajaran berharga bagi kita. Pasca vaksinasi yang berlangsung begitu cepat di India, kasus covid-19 justru meledak dalam minggu-minggu terakhir ini,” ungkap Herzaky.
Herzaky menegaskan, keberhasilan penanganan pandemi akan membuat tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah semakin meningkat ke depannya.
“Karena berpengaruh besar pada pemulihan ekonomi dan stabilitas politik-keamanan,” jelas Herzaky.
Sedangkan fokus yang kedua, lanjut Herzaky, ialah soal pemulihan ekonomi. yang dimana onsumsi domestik pertumbuhannya masih negatif.
“Padahal merupakan kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi kita. Sedangkan defisit anggaran pemerintah begitu besar yang diprediksi mencapai Rp 1.006 triliun, dengan utang terus bertambah mencapai Rp6.445,07 triliun per Maret 2021,” beber Herzaky.
Bahkan, lanjut Herzaky, kini BI mulai membeli obligasi langsung dari pemerintah untuk menutupi defisit itu. Ekonomi Indonesia memang mulai menggeliat.
“Hanya masih banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan pemerintah,” tutur dia.
Untuk fokus ketiga, tegas Herzaky, ialah soal penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Herzaky mengatakan, jika menurut The Economist Intelligence Unit, saat ini, indeks demokrasi Indonesia merupakan yang terendah selama 14 tahun terakhir.
“Kebebasan sipil di Indonesia yang semakin menurun. Banyak yang merasa takut, dibungkam untuk bersuara, apalagi jika dianggap berbeda dari apa yang disampaikan pemerintah. Ruang untuk perbedaan pendapat semakin menyempit. Hal ini juga diamini oleh hasil survei Indikator Politik Indonesia beberapa bulan lalu, dengan 69,6 persen respondennya setuju kalau publik kian takut menyampaikan pendapat,” tandas Herzaky.
Laporan: Muhammad Lutfi
