KedaiPena.com – Pertumbuhan komunitas yang peduli akan lingkungan, dinyatakan dipengaruhi oleh tingkat ekonomi suatu daerah. Masih rendahnya tingkat perekonomian suatu daerah, seringkali berkorelasi dengan tidak terjaganya kelestarian lingkungan di area tersebut.
Akademisi Politeknik Negeri Jakarta, Suripto menyatakan jumlah komunitas yang aktif dan peduli pada lingkungan masih minim.
“Hal ini disebabkan karena luasnya negara kita dan rendahnya tingkat ekonomi. Sehingga, seringkali rasa peduli pada lingkungan lebih rendah. Bagaimana mau membicarakan lingkungan jika perut mereka tidak ada isinya,” kata Suripto dalam talkshow ‘Perlibatan masyarakat melawan kerusakan lingkungan’ pada acara OUTFEST 2022 di GBK Jakarta, ditulis Selasa (9/8/2022).
Ia menyatakan, saat ekonomi masyarakat rendah, masyarakat akan cenderung lebih mementingkan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
“Bisa dikatakan, lingkungan rusak itu karena ekonomi-nya rendah. Daerah yang ekonomi rendah, lebih berkemungkinan lingkunganya rusak. Terbentuknya komunitas juga sama. Saat ekonomi masyarakat rendah, tidak akan terpikir untuk menjaga lingkungan atau membentuk komunitas,” ujarnya.
Di Jakarta, lanjutnya, wajar saja jika memang komunitasnya bertumbuh. Begitu pula dengan Depok, yang juga termasuk wilayah dengan masyarakat yang ekonominya tidak lemah.
“Karena mayoritas ekonomi-nya tidak lemah. Sehingga rasa peduli mengerucut ke kegiatan bersama, untuk berbuat sesuatu pada lingkungan. Komunitas memiliki kesadaran yang cukup tinggi. Dananya dari mana? Ya dari urunan anggota komunitas,” ujar Ketua Komunitas Gober Depok periode 2018 – 2022 ini.
Suripto mengungkapkan bahwa komunitas peduli lingkungan maupun masyarakat tak bisa bergantung pada pemerintah.
“Pemerintah itu sudah banyak tanggung jawabnya. Ya pendidikan, ya kesehatan. Kendala lainnya, banyaknya pulau di Indonesia. Sehingga kurang tersentuh dengan gerakan lingkungan. Hanya sibuk dengan masalahnya masing-masing,” ujarnya lagi.
Ia juga menyatakan pemerintah kurang melibatkan masyarakat dalam menyusun suatu kebijakan. Padahal jika dilibatkan, maka saat kebijakan itu diluncurkan, masyarakat akan menerima kebijakan itu dengan baik.
“Jika dilibatkan sejak perencanaan, masyarakat akan merasa memiliki. Saat kebijakan keluar, mereka akan merawat kebijakan tersebut dan masyarakat juga akan menjadi bagian dari kontrol atas kebijakan tersebut,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
