KedaiPena.Com– Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut pemimpin negara boleh berkampanye dan memihak dalam sebuah kontestasi. Timnas AMIN menilai pernyataan Jokowi tersebut sebagai sebuah tanda kepanikan dari orang nomor satu di Indonesia tersebut.
“Secara normatif, semua sudah tahu aturan itu (berkampanye dan memihak) tapi pernyataan itu menunjukkan tanda kepanikan,” kata Asisten Coach Timnas AMIN, Jazilul Fawaid, Rabu,(24/1/2024).
Jazilul mengajak semua pihak untuk membangun kesadaran dan menyelamatkan demokrasi hingga Pemilu 2024 dari potensi kecurangan. Jazilul menegaskan, pasangan AMIN akan berpihak dan beraliansi dengan rakyat guna mencegah hal itu.
“Bagi pasangan AMIN, kami berpihak kepada rakyat, beraliansi dengan rakyat, kami minta semuanya untuk pukul kentongan, membangunkan kesadaran, menyelamatkan demokrasi, dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan,” papar Jazilul.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan soal sejarah reformasi yang menggelorakan semangat anti korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Bahkan, semangat anti KKN dalam masa reformasi itu telah melahirkan No.VI/MPR/2001 adalah tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
“TAP MPR terkait dengan penyelenggaraan negara yang bebas KKN. saya perlu ingatkan kembali kepada rakyat Indonesia, KKN yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa,” ungkap Jazilul.
Jazilul memandang rakyat Indonesia telah cerdas memaknai pernyataan dari Presiden Jokowi tersebut. Jazilul menegaskan, rakyat akan menilai bahwa keberpihakan Presiden bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan pihak tertentu.
“Jadi rakyat akan memandang bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan pihak tertentu,” tandas Jazilul.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut, seorang Kepala Negara itu boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024.
Namun, saat berkampanye itu yang penting tidak menggunakan fasilitas negara.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh,” sambungnya.
Menurut dia, seorang presiden dan menteri itu selain pejabat publik juga merupaka seorang politikus.
Oleh sebab itu, mereka memiliki hak politik yang mesti dijaga.
Laporan: Tim Kedai Pena
