KedaiPena.com – Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan merger BUMN Karya, yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), kemungkinan besar akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menerangkan proses penyelesaian merger tersebut sudah dalam tahap di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, kemungkinan besar tidak akan rampung dalam waktu dekat mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran akan dimulai pada 20 Oktober 2024.
“Dari 88 (PSN) mestinya 84 (PSN) selesai, yang belum itu BSI, kan kita mencari strategic partner, cuman BSI sih. BSI sudah gede banget. Jadi agak-agak enggak mudah gitu. Yang lain masih dicoba. Restrukturisasi Karya. Karya sama Farmasi,” kata Erick saat konferensi pers peresmian Mandiri Digital Tower di Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Informasi sebelumnya, Menteri BUMN rencananya akan melebur tujuh BUMN Karya atau yang bergerak di bidang infrastruktur menjadi tiga perusahaan.
Ketujuh perusahaan karya yang dimaksud adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero).
Selain itu, ET juga mengatakan akan melakukan restrukturisasi BUMN Farmasi dan pencarian investor PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Dua rencana itu, diperkirakan juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
“Yang belum itu BSI, merger Karya, restrukturisasi Farmasi, satu lagi lupa, banyak banget, 88 itu selesai aja Alhamdulillah,” ucapnya.
Sebelumnya, saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Erick optimistis jumlah BUMN akan berkurang hingga 30 perusahaan saja untuk fokus pada tugas masing-masing.
“Kita masih optimistis, kita menjadi 30 BUMN saja. Kita kurangkan lagi supaya fokus ke jenis-jenis yang kita harus hadir sebagai negara, tidak perlu semuanya,” ujarnya saat itu.
Erick menyatakan saat ini Kementerian BUMN terus mendorong konsolidasi untuk memperbaiki tata kelola korporasi. Ia menyebutkan beberapa yang menjadi pertimbangan adalah pada sektor hotel dan penyedia jasa navigasi penerbangan seperti AirNav.
“Kemarin sempat misalnya apakah BUMN perlu hadir di bisnis hotel, ini yang masih menjadi dinamika. Kita bertahap konsolidasi, seperti AirNav, perlu enggak di kita atau sebaiknya di Kementerian Perhubungan,” kata Erick.
Laporan: Tim Kedai Pena
