KedaiPena.Com – Ada tiga persoalan dari pelantikan Komjen Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah.
“Dulu Presiden menyebut usulan ini hanyalah isu, Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut. Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut. Tapi tiba-tiba malah dilantik,” ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam keterangan, Selasa (19/6/2018).
“Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan,” sambung Fadli.
Fadli melanjutkan, persoalan kedua pada pelantikan tersebut adalah dipertanyakannya independensi Polri.
“Kita mendengar laporan-laporan di daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu. Meski demikian, kita yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita,” tegas Fadli.
“Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama,” tambahnya lagi.
Ketiga, lanjut Fadli, kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah? Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan.
Penilaian itu terbukti tak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar.
“Langkah pemerintah yang tak mau dikoreksi semacam inilah yang justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat. Keputusan ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat,” tandas Fadli.
Laporan: Muhammad Hafidh
