KedaiPena.Com – Anggota Komisi VII DPR RI, Harry Poernomo, mengatakan bahwa ketidakjelasan Kemenko Kemaritiman RI dalam memaparkan hasil kajian reklamasi Teluk Jakarta telah membuktikan bahwa mereka tidak berkompeten.
“Memang mereka tidak kompeten menangani masalah reklamasi ini. Perspektif mereka hanya kepentingan bisnis sekelompok pengusaha properti,” jelas dia kepada KedaiPena.Com, Rabu (8/3).
Selain itu, politikus Partai Gerindra ini juga menjelaskan, hal tersebut juga telah membuktikan bahwa Kemenko Kemaritiman tidak mampu mengakaji pembangunan reklamasi secara komprehensif.
“Termasuk dampak sosial, ekonomi dan lingkungan (ekologi) terhadap masyarakat luas dan Menko (Luhut Binsar) sudah terkooptasi kepentingan bisnis para investor,” papar dia.
Untuk itu, lanjut dia, Komisi VII DPR RI akan segera memanggil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memastikan apakah mereka terlibat dalam pembahasan hasil kajian tersebut.
“Karena harus ada kajian komprehensif, transparan, melibatkan semua pemangku kepentingan dan kajian oleh KLHK pun juga harus ada,” tukas dia.
Seperti diketahui, sidang sengketa keterbukaan informasi publik mengenai hasil kajian reklamasi yang digelar Senin (6/3) menyisakan pertanyaan.
Pasalnya, perwakilan dari Kementerian Kordinator Kemaritiman tidak dapat menjelaskan secara rinci hasil kajian soal reklamasi Teluk Jakarta yang pernah dijanjikan sebelumnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
