KedaiPena.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan potensi fraud dalam program vaksinasi berbayar dan gotong royong oleh Kimia Farma. KPK memberikan saran terkait pelaksanaan program vaksinasi tersebut.
“Saya menyampaikan materi potensi fraud mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi dan evaluasi program,” kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Rabu, (14/7/2021).
Firli sendiri hadir dalam pembahasan vaksin mandiri berbayar yang juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Selain itu, ada pula Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Firli menjelaskan, meskipun penjualan vaksin Gotong Royong ke individu melalui KF sudah dilengkapi dengan permenkes namun tetap memiliki resiko yang tinggi.
“Baik dari sisi medis dan kontrol vaksin (reseller bisa muncul dan lain-lain), efektifitas rendah – jangkauan KF terbatas,” papar Firli.
Firli mengingatkan, perluasan penggunaan vaksin GR ke individu tidak boleh menggunakan vaksin hibah baik bilateral maupun skema COVAX.
“Dibuka transparansi data alokasi dan penggunaan vaksin GR ( by name, by adrees dan badan usaha). pelaksanaan hanya melalui lembaga/intitusi yang menjangkau kabupaten/kota. Misalnya, rumah sakit swasta se Indonesia atau kantor pelayanan pajak mereka punya data base wajib pajak yang mampu secara ekonomis, atau lembaga lain selain retail seperti Kimia Farma. Perbaikan logistik vaksin untuk mencegah vaksin mendekati kadaluarsa dan distribusi lebih merata,” ungkap Firli.
Firli melanjutkan, sesuai perpres nomoro 99 tahun 2020, menkes juga diperintahkan untuk menentukan jumlah , jenis ,harga vaksin serta mekanisme vaksinasi.
“Perlu dibangun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan minitoring pelaksanaan Vaksin GR secara transparan, akuntabel dan pastikan tidak ada terjadi praktik fraud ( jangan ada niat jahat untuk melakukan korupsi),” beber Firli.
Firli menegaskan, data menjadi kata kunci dalam pelaksanaan vaksin berbayar. Oleh sebab, itu kemenkes harus menyiapkan data calon peserta Vaksin GR.
“Sebelum dilakukan vaksinasi,” tandas Firli.
Dengan kondisi demikian, Firli mengatakan, jika KPK tidak mendukung pola vaksin gotong royong atau vaksin berbayar melalui Kimia Farma lantaran efektifitasnya rendah sementara tata kelolanya beresiko.
“KPK dorong transparansi logistik dan distribusi vaksin yang lebih besar,” tutur Firli.
Laporan: Muhammad Lutfi
