KedaiPena.Com – Rencana PT PLN (Persero) mengakuisisi anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Gheotermal Energy (PGE) ternyata tidak pernah dibahas oleh Komisi VII DPR.
Hal itu diungkapkan Inas Nasrullah Zubir, anggota Komisi VII dari Fraksi Hanura, Selasa (18/10). “Tidak pernah ada wacana itu (akuisisi). Ini semua salah kaprah,†ungkap dia.
Inas menjelaskan, di dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR, baik itu dengan Pertamina maupun PLN, rencana akuisisi tidak pernah dibicarakan sama sekali.
“Persoalan ini timbul karena adanya rantai bisnis yang panjang dalam bisnis panas bumi (geotermal). Terjadi perbedaan persepsi antara Pertamina dengan PGE, makanya muncul wacana tersebut,” ujar dia.
Inas menjelaskan, ada sejumlah persoalan di pembangkit listrik panas bumi, yakni pengembang panas bumi membebankan risiko yang sangat tinggi terhadap keberhasilan pengeboran.
Sebut saja high cost, success ratio yang tidak pasti kepada PLN dalam bentuk harga yang mahal (fit in tariff) sebelum melakukan pemboran.
“Padahal, energi panas bumi hanya dapat digunakan untuk pembangkit listrik saja. Harus ada streamlining bisnis proses hulu (eksplorasi panas bumi) dan hilir (pembangkit listrik) untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses,†jelasnya.
Inas berkomentar, menteri BUMN meminta PLN dan Pertamina untuk melakukan sinergi tentang efisiensi tersebut.
“Nah terjemahan sinergi dalam tanda kutip ini yang oleh sebagian orang memiliki arti akuisisi 50 persen saham PGE oleh PLN. Persoalan juga tidak semudah itu, karena Pertamina mengkaji secara komprehensif,†ujarnya.
Adanya kesimpangsiuran soal mekanisme bisnis ini, imbuh Inas, yang kemudian memunculkan ide akuisisi. “Sekali lagi saya tegaskan, tidak pernah ada itu rencana akuisisi PGE oleh PLN yang dibicarakan oleh Komisi VII DPR,” tegas dia.
Sebelumnya, Yunus Saifulhak, direktur Panas Bumi Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, juga pernah berkomentar bahwa rencana akuisisi PGE oleh PLN bukan hal yang mudah untuk direalisasikan. Apalagi yang memiliki kemampuan dalam pengembangan panas bumi adalah Pertamina.
“Tapi tentu itu domain Kementerian BUMN. Konsen kami adalah bagaimana eksplorasi dipercepat, sehingga panas bumi bisa berkembang,” kata dia.
(Prw)
