KedaiPena.Com– Pemerintah kota Serang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) masih memprioritaskan program untuk mengatasi masyarakat yang kerap buang air besar sembarangan (BABS).
Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Serang Syafrudin saat menanggapi masih banyaknya masyarakat di kotanya yang melakukan BABS.
“Itu kan program pemerintah kota melalui perkim terus saja kita, Iya masih (prioritas, red) disamping kita mencari bantuan dari pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah juga ada,” ucap Wali Kota Serang, Rabu (6/1/2021).
Ia mengaku, menargetkan permasalahan tersebut dapat terselesaikan pada 2023. Akan tetapi hal tersebut , kata dia, terkendala masalah keadaan anggaran yang tersedia.
“Target tentunya ada, pasti target itu inginnya tahun 2023 itu selesai tapi itu tergantung sikon (situasi kondisi, red) karena itu kan tergantung anggaran yang ada,” tambahnya.
Dirinya menyayangkan, kebiasaan buruk BABS yang dilakukan oleh warganya. Menurutnya hal tersebut terjadi lantaran masyarakat yang malas, memiliki rumah akan tetapi tidak mempunyai jamban keluarga.
“Solusinya kesadaran masyarakat sebenarnya, masyarakat kalau bikin rumah harus ada MCK, jangan mengandalkan pemerintah,” katanya
Selain itu, dirinya mengajak, kepada masyarakat untuk dapat ikut menggempur permasalahan tersebut dengan bersama-sama, agar permasalahan BABS di kota Serang dapat terselesaikan.
“Memang masyarakat juga menggempur juga. Ada satu organisasi kelompok yang menggempur untuk menghilangkan masalah dolbon (BABS, red), setiap kecamatan itu ada,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Lenny Suryani, mengatakan permasalahan BABS masih terdapat di kota Serang, bahkan menurutnya pada tahun 2020 masih terdapat sekitar 29.000 Kartu Keluarga (KK) tidak memiliki jamban.
“Masih lah, masih kemarin saja kurang lebih 29.000 KK tanpa jamban, mungkin sekarang kan ada yang mau Open Defecation Free (ODF) udah ada satu kelurahan Banjarsari dia sudah bebas dari BABS, tapi belum di deklarasikan karena kan sedang Covid, tapi mereka sudah semua keluarga itu udah gak ada yang BABS lagi,” ujar Lenny begitu dirinya disapa.
Menurutnya, saat ini sudah ada 8 kelurahan di kota Serang yang bebas dari permasalahan BABS yang di dominasi di kecamatan Serang.
“Kelurahan Sumurpecung, Cipare, Banjar Agung, Dalung, Serang, Panancangan, Lopang, dan Banjarsari tapi belum deklarasikan tapi sudah bebas. Kan itu (kota Serang, red) ada 67 kelurahan dan baru 8 kelurahan,” imbuhnya.
Dirinya menyampaikan permasalahan tersebut terus menjadi tugas pemerintah kota Serang, akan tetapi menurutnya penyelesaian permasalahan tersebut tidak mungkin dapat selesai setahun atau dua tahun atau mungkin baru dapat terselesaikan selama lima tahun.
“Itukan sedang mau diupayakan tapi bagaimana komitmen dan kelurahannya, mereka komitmen tidak. Sebenarnya jamban keluarga itu lebih ke swadaya masyarakat tidak boleh di berikan oleh pemerintah daerah jadi partisipasi masyarakat nya ada memiliki,” katanya.
“Jamban keluarga itu kan butuh, bukan dikasih. Kalau di kasih itu mereka tidak menghargai pemberian dan sering tidak dirawat juga. Kalau mereka butuh jamban itu kan pasti mereka merawat. Jadi diharapkan ada swadaya masyarakat sendiri,” sambungnya.
Tidak hanya itu, Lenny menuturkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dapat dimulai dengan mengubah mindset masyarakat, untuk kesadaran pentingnya menjaga kebersihan salah satunya memiliki saluran sanitasi yang baik
“Iya masih menilai itu belum penting, harusnya ada kontribusi dari masyarakat untuk membeli jamban sendiri tapi dikerjain bareng-bareng dengan masyarakat lain biar ada swadaya masyarakatnya. Sehingga mereka merasakan memiliki jambannya itu, merasa butuh gitu,” tandasnya.
Diketahui beberapa waktu lalu, Ibu negara Iriana Jokowi memberikan bantuan 1.000 jamban gratis untuk masyarakat kota Serang yang di prioritaskan untuk kecamatan Taktakan dan kecamatan Kasemen.
Laporan: Muhammad Lutfi
