KedaiPena.Com– Penundaan pemilu melalui amandemen konstitusi atau UUD 1945 merupakan urusan politik. Oleh sebab itu, jika ada kabar yang menyebut Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dalam wacana penundaan Pemilu 2024 sangat tidak tepat.
“Ngga ada hubungannya, tugas Pak Luhut kan Menko Maritim dan Investasi, sedangkan penundaan pemilu bukan urusan maritim dan investasi, ini urusan politik,” Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil kepada awak media, Jumat, (11/3/2022).
Wakil Ketua MPR ini juga membantah, jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pernah bertemu Luhut untuk membahas isu penundaan Pemilu 2024.
“Tidak ada relevansinya (PKB bertemu Luhut bahas penundaan pemilu). Kalau pun ada, tidak terkait itu (penundaan pemilu),” papar dia.
Menurutnya, wacana penundaan pemilu murni usulan dari PKB untuk menyuarakan aspirasi dari sebagian masyarakat agar momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19 tidak terganggu oleh Pemilu 2024.
“Prediksi para pengamat ekonmi, ekonomi Indonesia dalam situasi stabil dan pemilu, karena ini tinggal 2 tahun lagi, bisa jadi menjadi masalah. Belum bisa dipastikan itu akan menjadi masalah, ya belum karena belum saatnya, tetapi kan bisa dirangkai dari pengamatan,” jelas dia.
Karena itu, lanjut Gus Jazil, PKB menilai perlu diantisipasi dengan wacana penundaan pemilu melalui amandemen UUD 1945. Pasalnya, konstitusi tidak mengatur pelaksanana pemilu dalam situasi kedaruratan, seperti bencana nasional.
Laporan:Muhammad Hafidh
