KedaiPena.Com-Pernyataan politikus Partai Demokrat Benny K Harman mengenai dugaan adanya anggaran dana dalam jumlah yang cukup besar untuk menunda Pemilu 2024 membuat geger masyarakat Indonesia.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Saiful Huda menepis apa yang disampaikan oleh Benny. Huda sapaan karibnya memandang bahwa apa yang disampaikan Benny masih dalam batasan level isu.
“Mungkin masih level isu ya. Kalau levelnya isu ya bisa kita respon atau tidak,” jelas Huda, Selasa,(21/2/2023).
Ketua Komisi X ini pun menegaskan, apa yang disampaikan Benny hanya sebatas isu lantaran tahapan pemilu sudah berlalu.
“Saya meyakini tidak ada, saat ini sedang melacu on the track menurut saya pilpres, pileg 14 Febuari 2024,” imbuh Huda.
Isu dana besar untuk penundaan Pemilu sempat diutarakan Benny dalam rapat bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Selasa (14/2/2023).
Benny awalnya mengkritik PPATK karena tak memaparkan dengan tegas soal aliran dana hasil transaksi ilegal lari ke modal pemilu, perjudian hingga narkotika.
PPATK juga sempat menyinggung dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
dana-dana hasil usaha ilegal mengalir ke peserta pemilu, tak terkecuali partai politik dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dalam rapat kerja tersebut.
Menurut PPATK, menyebut modus pendanaan pemilu ini sudah berlangsung sejak lama.
Salah satu dana dari usaha ilegal yang dimaksud adalah uang hasil kejahatan lingkungan atau green financial crime (GFC) yang disebut meningkat triliunan rupiah dalam setahun terakhir.
Laporan: Tim Kedai Pena
