KedaiPena.Com – Kepala Satuan Kerja Khusus Pengelola Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi dinilai menggunakan ruang publik untuk menekan Presiden Jokowi.
Demikian disampaikan Direktur Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengomentari omongan Amien yang meminta revisi POD skema offshore/FLNG yang direkomendasikan oleh SKK Migas beserta Inpex/Shell senilai USD14 miliar segera disetujui.
“Padahal, saat ini kepastian pembangunan blok migas tersebut masih dalam tahap evaluasi dan kajian yang intensif guna memilih apakah pembangnan kilang LNG akan di lakukan di darat (Skema Onshore) atau di laut (Offshore FLNG). Hal itu sudah diketahui sebelumnya oleh SKK Migas. SSK Migas pun sangat paham keputusan pembangunan skema offshore atau onshore Blok Masela masih belum diputuskan Presiden Jokowi,” ujar dia dalam keterangan pers yang diterima Redaksi, ditulis Jumat (18/3).
Marwan juga menduga, sikap SKK Migas yang menekan Jokowi diduga lantaran dipengaruhi kontraktor Blok tersebut yakni Inpex dan Shell.
“SKK Migas tampaknya telah bertindak lebih menyuarakan kepentingan kontrator Blok Masela, Inpex dan Shell, dibanding kepentingan negara dan rakyat yang seharusnya dilindungi dan diperjuangkan oleh SKK Migas,” tambah dia.
Sehingga, tertangkap kesan bahwa SKK Migas telah bertindak di luar kelaziman, memaksakan kehendak, dan melanggar tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang mewakili pemerintah dalam pelaksanaan aspek-aspek kontraktual dan pengawasan kontrak-kontrak migas.
Ia menambahkan, pernyataan Amien yang berpendapat lamanya keputusan fasilitas pengolahan blok Masela bisa menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai tidak tepat. Marwan mengatakan, pernyataan tersebut dianggap menekan pemerintah untuk segera mengambil keputusan tentang Plan of Development (PoD) Blok Masela. Bahkan terkesan menyudutkan pemerintah untuk menggunakan skema pembangunan kilang laut LNG (offshore FLNG).
“IRESS meminta agar Pemerintahan Jokowi-JK segera menertibkan dan memberi peringatan kepada Kepala SKK Migas yang telah menekan pemerintah untuk segera mengambil keputusan tentang Plan of Development (POD) Blok Masela, melalui penerbitan press release Kepala SKK Migas tertanggal 16 Maret 2016,” kata Marwan lagi.
(Prw/Ist)
