KedaiPena.Com- Teguran yang dilayangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada personel TNI-Polri terkait pembicaraan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di grup WhatsApp diklaim merupakan hal yang wajar.
Pasalnya sebagai Presiden, Jokowi merupakan pimpinan tertinggi negara. Hal tersebut juga telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Harus tahu bahwa UUD 1945 itu menjelaskan bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tentara itu bukan hanya di depan para pimpinan TNI, tapi tentara itu sampai di kampung-kampung, sampai di dusun-dusun,” imbuh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, Senin,(7/3/2022).
Menurut Ngabalin, pesan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat pimpinan TNI-Polri tahun 2022 beberapa waktu lalu merupakan hal yang wajar. Karena kepala negara, tidak perlu meminta bantuan dari pimpinan TNI.
“Sebagai seorang Kepala Negara, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, pesan ini harus bisa sampai di dusun sana, langsung dari mulut Presiden.Pesan itu bisa sekejap sampai ke seluruh dunia,” imbuh Ngabalin.
Ngabalin pun menegaskan, Presiden Jokowi berhak memantau pembicaraan TNI-Polri. Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak ingin dilakukan. Ngabalin menyesalkan, pihak-pihak yang mempermasalahkan pihak-pihak yang mengkritisi pernyataan Jokowi menegur prajurit TNI-Polri.
“Makannya kalau mereka menuduh kok Presiden ngintip-ngintip? Ini pertama juga karena tidak punya pengetahuan tentang ilmu dan knowledge-nya rendah,” ujar Ngabalin.
Menurutnya, Jokowi memang tidak langsung memantau grup tersebut. Pemantauan dilakukan oleh pembantu Presiden, dengan memberikan laporan langsung.
“Presiden itu kan Kepala Negara, ada BIN usernya adalah Presiden, tentara ada BAIS, polisi ada Intelkam,” ucap Ngabalin.
Oleh karena itu, Anggota TNI-Polri diminta tidak sembarangan menggunakan grup WhatsApp untuk menyebarkan sikap perlawanan dengan pemerintah. Tindakan itu bisa menghancurkan negara.
“Jadi, narasi ini tidak boleh dipakai oleh orang-orang yang katanya punya pengetahuan tapi sesungguhnya tidak punya pengetahuan dan merusak dialog orang di luar publik,” tegas Ngabalin menandaskan.
Sebelumya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajaran TNI-Polri agar tidak disusupi penceramah radikal dalam kegiatan keagamaan.
Jokowi juga meminta agar TNI dan Polri termasuk istri-istrinya harus disiplin termasuk dalam WhatsApp grup (WAG) di kalangan internal. Jokowi mengaku percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di WAG itu dibacanya.
“Disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), ‘nggak setuju, IKN apa’. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR,” ungkap Jokowi beberapa waktu lalu.
Laporan: Muhammad Hafidh
