KedaiPena.Com- Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berdasarkan data berbagai lembaga survei resmi KPU, unggul dalam quick count lebih dari 50%. Ucapan selamat pun sudah datang dari berbagai kalangan pendukungnya.
Salah satunya datang dari Taufan Rahmadi, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Selamat dan sukses atas perhitungan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka atas hasil quick count-nya yang menunjukkan bakal satu putaran,” ujar Taufan dalam keterangan tertulis, Jumat,(16/2/2024).
Diketahui, Taufan Rahmadi selama ini yang menjadi sosok yang memberikan masukan konsep-konsep dalam memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif kepada Paslon nomer urut 02 ini. Bahkan, pria yang sempat meraih penghargaan Tourism Inspirational Figure 2022 ini digadang-gadang cocok mengisi Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
“Soal siapa yang pantas menjadi Menparekraf itu hak prerogatif presiden nanti. Tapi saya sangat mengapresiasi Pak Prabowo dan Mas Gibran yang senantiasa menerima masukan-masukan dari saya terkait bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Bahkan beberapa poin disampaikan juga oleh Mas Gibran dalam debat Capres dan Cawapres lalu,” ungak Taufan.
Menurut Taufan, pariwisata adalah raksasa tidur yang harus dibangunkan. Saat ini, ada 33,47 juta pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sementara, tercatat ada 64,2 juta UMKM, 4.714 desa wisata, 10 destinasi pariwisata prioritas, dan 5 destinasi pariwisata super prioritas.
“Itu artinya, dengan mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif berarti mendukung ekonomi kerakyatan,” kata Taufan.
Dikatakannya, terdapat 8 tantangan untuk menuju Pariwisata Emas Indonesia 2045. Pertama, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia. Kedua, menuntaskan persoalan mahalnya transportasi udara menuju destinasi wisatadi Indonesia.
“Ketiga, keberpihakan pemerintah daerah terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif. Keempat, meningkatkan kualitas layanan destinasi wisata,” ujarnya.
Lalu yang kelima, meningkatkan kualitas layanan destinasi wisata. Keenam, eningkatkan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Ketujuh dan kedelapan itu, kebijakan bebas visa kunjungan dan Big Data pariwisata Indonesia,” imbuhnya.
Untuk meningkatkan kunjungan wisman, lanjut Taufan, diperlukan promosi masif di negara-negara asal wisman. Selain itu, dibutuhkan juga memaksimalkan peran kedutaan dan menghadiri acara-acara pameran terkait pariwisata di dunia.
“Kongkritnya nanti bisa mendirikan Indonesia Tourism Agency di luar negeri dan meningkatkan anggaran promosi pariwisata,” jelasnya.
Terkait sektor transportasi, Taufan memaparkan, perlu dibuat kebijakan untuk menuntaskan persoalan mahalnya tiket pesawat. Salah satunya dengan memberikan insentif avtur untuk maskapai yang memiliki rute ke daerah wisata.
“Sementara untuk membuka rute baru ke daerah wisata, pemerintah bakal memberi subsidi berupa garansi 50% seat terbayar. Pemerintah juga bisa memberikan subsidi harga tiket pada periode tertentu,” sambungnya.
Langkah lainnya, pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Percepatan Pembangunan Destinasi Prioritas Mandalika ini juga mengusulkan mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi penerbangan dalam negeri dari 11% menjadi 2%.
“Bisa juga mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan harga tiket pesawat sampai 60% di waktu tertentu. Serta menjadikan bandara di destinasi wisata super prioritas sebagai airport hub dengan beragam insentif yang diberikan kepada maskapai,” tuturnya.
Lalu bagaimana dengan peran Pemerintah Dalam? menurut Taufan, untuk mendorong keberpihakan Pemda, bisa melalui memberikan bonus anggaran kepada pemerintah daerah yang serius mengembangkan pariwisata.
“Selain itu dengan membantu program-program promosi pariwisata di daerah, baik dalam dan luar negeri, dengan berkolaborasi dengan Indonesia Tourism Agency,” ujarnya.
Kebijakan lainnya, yakni menambah jumlah sekolah pariwisata di daerah destinasi wisata terpencil, mengadakan Dana Abadi Kebudayaan, memberikan kemudahan perizinan bagi investasi pariwisata, dan kemudahan akses permodalan usaha pariwisata.
“Tak lupa, harus ada upaya memberantas mafia pariwisata, membentuk badan pengawas destinasi wisata, dan pengembangan pariwisata halal.
Terakhir, butuh peningkatan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif dan meningkatkan teknologi untuk Big Data Pariwisata.
“Contohnya program bandara menggunakan teknologi sensor biometrik untuk mewujudkan traveling tanpa paspor, membangun sistem data realtime kunjungan wisata, dan membangun Indonesia Tourism Command Center (Pusat Komando Pariwisata Indonesia),” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
